Atasi Kemiskinan, Komisi D Efektifkan Peran TPKD Kabupaten Jombang
Anggota komisi D DPRD Jombang saat berkunjung ke Kemensos beberapa waktu lalu. FaktualNews.co/dok Komisi D/
JOMBANG, FaktualNews.co – Pengentasan angka kemiskinan dan masalah sosial lainnya di Kabupaten Jombang, menjadi pembahasan utama yang diusung pimpinan dan anggota Komisi D DPRD Kabu[aten Jombang, Jawa Timur dalam kunjungan konsultasi ke Kementerian Sosial RI di Jakarta beberapa waktu lalu.
Ketua Komisi D yakni Mulyani Puspita Dewi, menjelaskan dari 1,3 juta masyarakat di Jombang, terdapat 450 ribu orang yang menggunakan fasilitas Kartu Jombang Sehat (KJS), yang artinya tingkat kemiskinan di Jombang cukup tinggi.
BACA JUGA : [divider]
- DPRD Jombang Kritisi Kinerja Pemkab, Infrastruktur Hingga Pendidikan Disoroti
- Tidak Ada Payung Hukum, Pengelolaan CSR Di Jombang Belum Optimal
Dikatakan Dewi, pemerintah pusat membuat 10 program prioritas dalam mengentaskan kemiskinan, salah satunya Indonesia bebas dari anak jalanan, sinergisitas antara Pemprov dan Pemkab harus dijalankan. “Karena semua program dari Kemensos turunnya di Provinsi,” ungkapnya kepada awak media beberapa waktu lalu.
Bukan hanya itu dalam pertemuan tersebut Kemensos juga menyarankan eksekutif dan legistalif dalam penyusunan regulasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), harus ada pasal yang mengatur jika perusahaan tidak menyalurkan program CSR untuk pengentasan kemiskinan maka akan dikenakan sanksi.
Terkait langkah komisi D DPRD Jombang untuk bisa menggurangi angka kemiskinan, Dewi menuturkan, pihaknya berharap seluruh elemen dilibatkan terkait pertanggung jawaban pada masing-masing tupoksi kerja bidang masing-masing, sehingga akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan.
“Untuk itu perlu sekali di efektifkan peran Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) di kabupaten Jombang,” pungkas Dewi. (mjb1/rep)
