Aksi Mogok, APTRI Nganjuk Sebut Pemerintah Bunuh Petani Tebu
NGANJUK, FaktualNews.co – Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mendesak Presiden Joko Widodo, agar menghentikan impor gula. Kebijakan tersebut sama halnya membunuh petani tebu di Indonesia.
Ketua Himpunan petani tebu rakyat (HPTR), Soeparno, mengatakan, saat ini pasar di Indonesia dibanjiri gula impor. Sehingga gula lokal dari petani tidak laku dan kalah bersaing. Harga gula impor lebih murah dibanding gula petani.
Selain itu, mereka juga menolak PPN gula tani. Sebab, program itu justru mencekik petani. Menurut mereka biaya produksi petani mencapai Rp 10.700 per kg. Sedangkan harga jual dipasaran di angka Rp 9.700 per kg.
“Kami merasa terzalimi. Petani tebu menjerit dengan kondisi yang tidak jelas ini. Ditambah kebijakan pemerintah yang tak memihak petani,” katanya, saat aksi mogok di pinggir jalan Raya Baron-Kertosono dusun Plimping Desa Gebangkereb Baron Nganjuk.
Tahun 2017, pemerintah mengimpor 1,6 juta ton gula. Padahal, kebutuhan dalam negeri hanya di angka 2,7 juta ton. Sementara, produksi gula petani dikisaran 2,4 juta sampai 2,5 juta ton.
Bahkan, Kementerian Keuangan mengeluarkan surat berbunyi bahwa gula tidak masuk dalam kebutuhan pokok. Pihaknya pun berusaha agar gula masuk kebutuhan pokok.
Pihaknya meminta pemerintah pusat agar melakukan moratorium impor gula, supaya gula petani dapat terserap secara maksimal. Selain itu, Harga Eceran Tertinggi (HRT) yang semula dipatok Rp 12.500 per kg juga patut ditinjau ulang. Pihaknya meminta setidaknya HET di angka Rp 14 ribu per kg.
Dikatakan Soeparno, rencana pembelian petani gula Bulog pun juga patut dipertanyakan. Pasalnya, harga Rp 9.700 per kg yang muncul tidak berdasar. “Biaya produksi petani di atas Rp 10 ribu. Kalau dibeli Bulog Rp 9.700, petani masih rugi,” paparnya.
