Komnas Perempuan: Etnis Rohingya Rentan Jadi Korban Kekerasan Seksual
JOMBANG, FaktualNews.co – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyesalkan tindakan kekerasan yang terjadi terhadap etnis Rohingya dalam konflik bersenjata di negara bagian Rakhine – Myanmar, yang semakin memburuk sejak 25 Agustus 2017 lalu.
Pemerintah Myanmar harus segera menghentikan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut dan melindungi seluruh warga sipil dari konflik bersenjata yang sedang berlangsung.
Komnas Perempuan mengkhawatirkan perlindungan dan keamanan perempuan-perempuan etnis Rohingya dalam konflik bersenjata ini, karena kerentanan mereka menjadi korban kekerasan seksual dan target antara dari pihak-pihak yang berkonflik.
“Kami menyesalkan Pemerintah Myanmar yang belum mengambil langkah-langkah penting untuk melindungi perempuan dan anak-anak perempuan dari kekerasan berbasis gender, khususnya perkosaan dan segala bentuk penyiksaan seksual,” kata salah satu Komisioner Komnas Perempuan, Khariroh Ali, melalui rilis yang diterima redaksi FaktualNews.co, Selasa (5/9/2017).
Diketahui, hingga saat ini ratusan ribu etnis Rohingya mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Bangladesh, Thailand, Malaysia, dan Indonesia.
Dari pemantauan Komnas Perempuan di kamp pengungsian Rohingya di Aceh pada Juli sampai dengan September 2015, ditemukan kerentanan pengungsi menjadi korban sindikasi trafficking dan people smuggling dalam perjalanan mereka mencari perlindungan, dan juga sejumlah persoalan baru terkait relasi dengan warga setempat di daerah pengungsian.
Khariroh menuturkan, bahwa perempuan memiliki kerentanan mengalami kekerasan, termasuk kekerasan seksual dari sesama pengungsi, ini juga terlihat di lokasi pengungsian. Pemerintah Myanmar berkewajiban untuk segera menghentikan konflik bersenjata dan menciptakan perdamaian di Rakhine State untuk mencegah meningkatnya gelombang pengungsian.
“Untuk menangani krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya ini, seharusnya pemerintah Myanmar segera menindaklanjuti rekomendasi dari Advisory Commission on Rakhine State (Maret 2017) terkait dengan akses bantuan kemanusiaan,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Khariroh, dalam situasi seperti sekarang, Komnas Perempuan memandang, menjalankan rekomendasi Advisory Commission on Rakhine State adalah sebuah langkah yang kondusif untuk menyelesaikan konflik yang berlarut-larut.
Komnas Perempuan juga mengapresiasi inisiatif Pemerintah Indonesia dan sejumlah langkah strategis yang telah diambil dalam menyikapi krisis kemanusiaan Rakhine State – Myanmar dan mendorong mekanisme regional HAM seperti AICHR dan ACWC untuk turut mengambil langkah-langkah strategis mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk menjalankan kewajibannya menghormati, melindungi dan memenuhi HAM.
