Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko menyapa anak-anak.
JOMBANG, FaktualNews.co – Dinamika politik Jombang, Jawa Timur serta kekosongan beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan badan pemerintahan daerah belakangan ini menjadi sorotan publik. Publik menilai, kondisi ini diperkirakan akan membuat roda pemerintahan di Kota Santri akan stagnan, alias macet. Pelayanan terhadap masyarakat juga diperkirakan mandeg.
Menanggapi hal ini, Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko menyatakan, selama ini roda pemerintahan yang dipimpinnya tetap berjalan dengan stabil. Dinamika politik serta kekosongan kepala dinas tersebut itu menurutnya, tak mempengaruhi kinerja OPD.
“Ini (roda pemerintahan Jombang) tetap berjalan dengan baik, kinerja SKPD-SKPD tetap kita pantau,” ujarnya, Minggu (24/9/2017).
Dirinya mengaku, khusus kekosongan kepala OPD dan badan pemerintahan daerah, memang menjadi atensi tersendiri baginya. Kepuasan untuk pelayanan masyarakat dalam kondisi kekosongan ini tetap menjadi perhatian dirinya.
“Indeks kepuasan masyarakat yang terlayani juga cukup bagus, hingga hal ini tidak mempengaruhi dalam kinerja beberapa pimpinan OPD yang kebetulan masa pensiun,” imbuhnya.
Dikatakan Nyono, pengisian jabatan kepala OPD yang kosong semestinya bisa segera dilakukan melalui sistem lelang terbuka. Panitia seleksi (Pansel) dari berbagai latar belakang yang berada sebelumnya juga sudah terbentuk.
Namun, lanjutnya, hal itu masih terkendala dengan peraturan KPU yang melarang kepala daerah melakukan mutasi enam bulan sebelum Pilkada. “Ini harus dikonsultasikan lagi dengan adanya peraturan KPU, kepala daerah tidak diperbolehkan melakukan mutasi pejabat,” terangnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, perhelatan Pemilihan Bupati (Pilbup) Jombang 2018 mendatang diperkirakan akan berpengaruh terhadap kondisi roda pemerintahan dan pelayanan publik.
Stagnasi roda pemerintahan di Kota Santri ini potensial terjadi, menyusul rencana pencalonan beberapa pejabat penting di lingkup pemerintah Kabupaten Jombang pada Pilbup tahun depan.
Wacana itu sebagaimana diungkapkan Ketua Umum Kopiah Nusantara, salah satu lembaga kajian dan penelitian kaum muda Jombang, Mahmudi Faton. Menurutnya, pencalonan pucuk pimpinan pemerintahan daerah (Pemda) Jombang yang selama ini sudah nampak ke permukaan menjadi salah satu alasan macetnya roda pemerintahan.
Lain dari itu, kata mantan Ketua Umum PC PMII Jombang ini, disusul dengan adanya kabar yang mencuat, 11 kepala dinas dan badan pemerintahan daerah masih kosong dan dijabat pelaksana tugas (Plt).
