Wakil Bupati Jombang, Mundjidah Wahab.
JOMBANG, FaktualNews.co – Banyaknya keluhan masyarakat tentang buruknya pelayanan yang diberikan RSUD Jombang, membuat sejumlah kalangan masyarakat angkat suara.
Mereka mendesak agar Pemkab Jombang mengambil langkah tegas terhadap para pemegang kebijakan di rumahsakit tersebut. Bahkan, selain sanksi tegas, kalangan masyarakat juga mendorong adanya perombakan jajaran direksi RSUD Jombang.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati (Wabup) Jombang, Mundjidah Wahab memilih enggan berkomentar lebih banyak terkait dengan buruknya pelayanan di RSUD yang banyak dikeluhkan masyarakat.
Ia juga memilih irit bicara soal desakan adanya perombakan di jajaran direksi rumahsakit pelat merah dari kalangan masyarakat. Mundjidah menyatakan jika hal itu tidak bisa serta mereta dilakukan.
“Pengangkatan dan pemberhentian itu ada prosedurnya,” kata Mundjidah, kepada FaktualNews.co, Jumat (13/10/2017).
Menurutnya, kebijakan untuk mengganti pejabat elit di RSUD Jombang diperlukan musyawarah dengan Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko. Sebab, hal itu merupakan kewanangan bupati.
“Iya kita tahu, tetapi tidak semudah itu mas. Itu konsultasi dengan yang ngambil kebijakan (Bupati),” tambahnya.
Ditanya soal langkah yang akan dilakukannya sebagai Wabup Jombang yang notabene merupakan induk dari RSUD Jombang, lagi-lagi Wabup menyatakan masih akan melakukan koordinasi. Namun, ia menyampaikan jika direksi RSUD Jombang harus berbenah.
“Saya rasa dengan adanya keluhan dari masyarakat, RSUD harus berbenah,” tandasnya.
