JOMBANG, FaktualNews.co – Proses yang cukup ribet dalam pengurusan KTP elektronik (e-KTP) di Dispendukcapil Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan menawarkan jalur patas asal mau bayar mahal.
Hal itu sebagaimana pengakuan dari salah satu warga Jombang yang tengah mengurus e-KTP. Peristiwa ini dialami oleh AF (34), warga Kepanjen, Kecamatan/Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kepada FaktualNews.co, dia mengaku ditawari oleh salah satu orang cara buat KTP dari jalur patas.
Setiap satu KTP, pemesan dipatoki harga Rp 300 ribu. Bahkan para calo berani menggaransi KTP jadi dalam tiga hari. “Para calo memanfaatkan masalah abadi ngurusi E-KTP. Ini juga berdasarkan pembicaraan yang direkam oleh istri saya, praktek calo memang ada,” ungkapnya, Sabtu, 28 Oktober 2017.
AF menduga ada ketidakberesan dalam pengurusan E-KTP di Jombang. Hal ini disebabkan berlarut-larutnya masalah KTP. Evaluasi yang dijanjikan Pemerintah Pusat dan Daerah hanya isapan jempol.
Ia menambahkan, banyak warga yang datang dari pelosok desa tetapi sesampainya di lokasi malah tidak terlayani dengan baik. Padahal, mereka datang dari rumah sejak pukul 02.00 WIB dini hari. Mereka meninggalkan pekerjaan dan rutinan sehari-hari demi KTP.
“Karena ini sudah setahun dan tidak ada perbaikan. Malah kesannya warga dikondisikan dalam kebingungan, prosedurnya tidak jelas. Malah ada calo, berarti ada oknum yang bermain,” sesalnya
AF menambahkan, keluhan pengurusan E-KTP tidak hanya berasal dari satu orang. Ratusan orang digantung dalam ketidak pastian di negara sendiri.
Oleh karenanya, AF meminta pihak ombudsman untuk merespons masalah ini. Dikarenakan mereka sudah berjanji untuk pantau pelayanan KTP di Kabupaten Jombang. “Di negara sendiri tapi kayak pendatang, padahal banyak urusan yang harus menyerahkan KTP terlebih dahulu,” bebernya.
Sementara itu, Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, mengaku belum mengetahui pasti terkait dugaan adanya prakyek calo dalam pengurusan e-KTP. Pihaknya akan segera menindaklanjuti masalah ini.
Bupati Jombang menjelaskan, untuk permasalahan e-KTP ditangani langsung oleh Kementerian Dalam Negeri, mulai dari alat dan bahan baku semua dipasok dari pusat.
Pada situasi ini, Pemerintah Kabupaten Jombang tidak bisa berbuat banyak terkait keluhan masyarakat masalah e-KTP. Pemerintah sudah menyampaikan hal ini tetapi belum ditindaklanjuti.
“Masalah E-KTP diurusi langsung oleh Kementrian Dalam Negeri, daerah hanya melaksanakan instruksi,” ujarnya.
