Ketua Komisi II DPRD Sumenep.
SUMENEP, FaktualNews.co – Minimnya realisasi program di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, membuat geram para wakil rakyat. Sebab, dari persen program yang hanya terealisasi 14 persen.
Pantauan media ini, perwakilan Dinas terkait yang datang ke ruang komisi II DPRD tidak membuahkan hasil, untuk itu Ketua Komisi II DPRD Nurus Salam mengajak seluruh anggotanya menghadap Plt Sekretaris Daerah (Sekda) untuk meminta mengevaluasi kinerja Dinas terkait.
Ketua Komisi II DPRD Nurus Salam mengatakan, ada dua opsi yang bisa dijalankan, pertama merealisasikan anggaran itu dengan segera mungkin, atau opsi kedua Kepala Dinas membuat surat pernyataan mengundurkan diri.
“Ya solusinya, hanya ada dua, pertama segera realisasikan atau kepala Dinasnya mundur saja,” katanya, Senin (4/12/2017).
Karena bagaimanapun, lanjut Uyuk sapaan akrab Nurus Salam, hal ini akan berdampak terhadap regulasi keuangan untuk program kemasyarakatan.
“Ini akan berdampak terhadap regulasi keuangan masyarakat yang ada di Kabupaten Sumenep, ketika realisasi anggaran itu tidak terjadi,” imbuhnya.
Dari hasil diskusi komisinya, serapan anggaran Dinas Peternakan ini paling rendah se-Indonesia. Untuk itu, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Bupati agar melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala OPD yang kemudian anggarannya paling rendah dari OPD lainnya.
“Kami akan mencoba merekomendasikan dari Komisi untuk kemudian kepala dinas ini diganti, bayangkan dari APBD murni ke APBD perubahan, kemudian APBD perubahan tidak ada realisasi, hanya 14 persen menurut informasinya,” sambung dia.
Informasinya, jumlah anggaran di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep untuk dana hibah Bansos kurang lebih 5,3 miliar. Plt Sekda Sumenep, M Idris berjanji akan mempertimbangkan masukan Komisi II DPRD Sumenep untuk mengevaluasi OPD yang serapan anggarannya minim.
“Kita akan lakukan evaluasi nanti, karena OPD sudah diberi kewenangan sebagai pengguna uang dan barang, pada pelaksanaan kegiatan yang belum terlaksana, diharapkan tidak terulang kembali,” ujarnya ditemui di kantornya.
Mengenai desakan wakil rakyat untuk segera mengganti salah satu OPD yang dianggap minim serapan anggaran, pihaknya berjanji mengevaliasi seluruhnya.
“Terkait rendahnya realisasi program, semua kinerja OPD akan menjadi bahan evaliasi, baik kinerja maupun serapan anggaran,” tukasnya.
