Bansos Rp. 5,3 Milyar Terancam Hangus, Kantor Pemkab dan DPRD Sumenep Diserbu Warga
SUMENEP, FaktualNews.co – Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Madura, Jawa Timur, pada Rabu (13/12/2017), mendadak gaduh akibat datangnya puluhan warga.
Puluhan warga berkeinginan untuk menanyakan tidak cairnya bantuan hibah dan bansos di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) setempat. Kedatangan mereka tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, baik kepada petugas keamanan maupun kepada sekretariat DPRD.
Tak ayal, sejumlah anggota DPRD Sumenep saat itu sempat kebingungan dengan adanya aksi masyarakat itu. Namun, niat untuk melakukan aksi turun jalan tidak sampai terjadi. Itu setelah perwakilan warga diminta untuk masuk dan menemui sejumlah anggota DPRD di ruang graha paripurna.
Setelah itu, ternyata kedatangan mereka untuk mempertanyakan bantuan hibah dan bansos sebesar Rp 5,3 miliar yang tidak direalisasikan oleh DKPP hingga pertengahan Desember ini.
Setelah terjadi perdebatan yang cukup alot dan tidak menemukan titik temu, ketua Komisi II DPRD Sumenep, Nurus Salam, bersama anggotanya memutuskan untuk turun tangan mendatangi kantor DKPP bersama warga yang tiada lain merupakan calon penerima bantuan.
“Kedatangan kami (ke kantor DKPP) untuk memfasilitasi masyarakat menemui bapak kepala dinas, menanyakan agar bantuan kepada mereka bisa direalisasikan saat ini juga,” kata ketua Komisi II DPRD Sumenep, Nurus Salam.
Bantuan dimaksud merupakan bantuan hibah dan bansos, bantuan sapi, ayam, kambing dan bantuan itik. Total bantuan senilai Rp 5,3 M.
Sayangnya, sesampainya di kantor DKPP, mereka tidak ditemui oleh kepada Dinas, karena saat itu Edy Sutrisno sedang mengikuti rapat di Kantor Pemerintah Daerah. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menemui Kepala DKPP ke kantor Bupati di Jalan Dr Cipto itu.
Anehnya, Kepala Dinas DKPP saat itu enggan menemui mereka tanpa alasan yang jelas. Dilihat dari raut wajahnya, mantan Asisten Setkab Sumenep itu ketakutan.
Bahkan, pantauan media ini, tampak sejumlah petugas kepolisian dari Polsek Kota Sumenep berdatangan atas permintaan Dinas terkait sebagai pengamanan karena melihat kondisi massa yang semakin memanas.
Untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan, akhirnya Bupati Sumenep A Busyro Karim, meminta ketua Komisi II DPRD Sumenep beserta perwakilan calon penerima bantuan hibah dan bansos untuk menghadap ke ruangannya.
Hanya saja, orang nomor satu dilungkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep itu tidak banyak berkomentar terkait belum cairnya bantuan hibah dan bansos tersebut.
Malah, Busyro mengimbau persoalan itu diselesaikan di kantor DPRD.
“Sudah diselesaikan saja disana ya (Gedung DPRD,red), selesaikan secara baik-baik,” kata Busyro kepada sejumlah wartawan.
Atas intruksi tersebut, Kepala Dinas, Ketua Komisi II bersama warga langsung menuju kantor DPRD Sumenep. Sesampainya di Kantor wakil rakyat itu, mereka kembali berdiskusi untuk mencari titik temu persoalan tersebut. Sebab, apabila tidak segera direalisasikan, bantuan itu dipastikan akan hangus.
Sayangnya, meskipun dialog itu berjalan alat, hingga akhir diskusi belum menemukan titim temu. Karena Komisi II belum bisa memutuskan karena menunggu hasil keputusan dari tim anggaran (Timgar) Setkab Sumenep. Sementara Ketua Timgar R Idris sedang di luar kota.
“Kami masih menunggu keputusan timgar, sementara saat ini ketua Timgar sedang di luar kota,” jelas Uyuk sapaan akrab Nurus Salam.
Terpisah, Kepala DKPP Sumenep, Edy Sutrisno hendak dikonfirmasi usai diskusi bersama anggota komisi II dan calon penerima bantuan hibah bansos, memilik irit bicara.
“Sudah ya, tidak perlu komentar, saya belum sholat,” ucapnya singkat sembari meninggalkan awak media.
Sebelumnya, Komisi II DPRD Sumenep beberapa kali memanggil Kepala Dinas tersebut guna menanyakan tidak terealisasinya anggaran yang berasal dari APBD 2017. Bayangkan dari APBD murni hingga APBD perubahan, panggilan wakil rakyat tersebut selalu diabaikan.
