Petinggi Polri Jadi Penjabat Gubernur, PDI-P Tegaskan Tak Pernah Intervensi Mendagri
JAKARTA, FaktualNews.co – Terkait rencana penunjukan dua petinggi Polri menjadi penjabat sementara Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan partainya tidak pernah mengintervensi Mendagri dalam usulan penunjukan dua petinggi polri sebagai penjabat sementara gubernur.
Mereka adalah Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Inspektur Jenderal Pol Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Pol Martuani Sormin.
Nantinya, Iriawan diproyeksikan menjabat sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Sedangkan Martuani diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara.
“PDI-P tidak pernah mendorong alat negara untuk dipakai sebagai alat pemenangan bagi PDI-P. Kalau kami menggunakan alat negara untuk pemenangan kami sudah menang di (pilkada) Banten,” kata Hasto, seperti dilansir dari Kompas.com saat ditemui di Cikini, Jakarta, Sabtu (27/1/2018).
Pada Pilkada Banten 2017, pasangan yang diusung PDI-P Rano Karno – Embay Mulya Syarif kalah atas pasangan Wahidin Halim – Andika Hazrumy.
Hasto menambahkan, PDI-P yang kini menjadi partai di pemerintahan selalu menekankan agar alat negara seperti birokrasi, TNI dan Polri tidak digunakan dalam mencapai tujuan partai seperti memenangkan pilkada.
Hasto menyerahkan sepenuhnya penunjukan penjabat gubernur di provinsi yang habis masa jabatannya kepada Mendagri dan Presiden Joko Widodo.
Ia meyakini keduanya memiliki pertimbangan yang matang dalam menunjuk seseorang sebagai penjabat gubernur.
“Karena kami punya pengalaman di masa lalu ketika aparat negara dikerahkan untuk partai penguasa. Selama 32 tahun Orde Baru,” ujarnya.
Advertisment
“Dengan demikian, ketika PDI-P berada di pemerintahan justru kami ingin mendorong sebuah gambaran demokrasi yang benar-benar menempatkan asas pemilu langsung, bersih, tranparan dan juga menjadi pedoman bagi pemerintahan Bapak Jokowi,” lanjut Hasto.
Menurut Mendagri, Presiden Jokowi tak mempermasalahkan usulan itu lantaran penunjukan perwira TNI dan Polri sebagai Penjabat Gubernur dikarenakan alasan keamanan. Penempatan keduanya juga di wilayah-wilayah yang rawan konflik selama pelaksanaan Pilkada. (*)
*Berita diatas sebelumnya telah terbit di Kompas.com dengan judul: pdi-p-kalau-pakai-alat-negara-untuk-pilkada-kami-menang-di-banten
