Mahasiswa Sumenep menggelar aksi mempertanyakan kebijakan pengangkatan Istri Bupati Sumenep sebagai Komisaris BPRS.
SUMENEP, FaktualNews.co – Sejumlah aktifis mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS), melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, Senin (29/1/2018).
Aksi itu digelar para aktifis sebagai respon atas pengangkatan istri Bupati Sumenep, Nurfitriana, sebagai anggota komisaris BPRS. BPRS itu merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada bidang perbankan.
Dalam aksi, para demonstran mempertanyakan dasar pengangkatan Nurfitriana Busyro sebagai salah satu anggota komisaris BPRS. Menurut para mahasiswa, pengangkatan Nurfitriana sebagai langkah yang tidak etis.
“Mengingat posisi Bupati Sumenep dalam BUMD tersebut sebagai pemegang saham pengendali, ini cenderung mengarah kepada nepotisme,” tuding Sutrisno, orator aksi dalam orasinya.
Bahkan, menurut Sutrisno, pengangkatan Nurfitriana disinyalir telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Dalam aturan, sambungnya, anggota komisaris BUMD minimal lulusan strata satu (S1).
“Sementara Nurfitriana, berdasarkan informasi, adalah lulusan D3 pariwisata. Sehingga tidak nyambung jika harus mengurus perbankan,” ujarnya.
Sayangnya, meski telah lama berorasi di depan kantor Bupati di tengah guyuran hujan, tak ada seorang pun perwakilan Pemkab Sumenep keluar menemui mereka yang terus bergantian berorasi.
