Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menghadiri latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI di Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (19/5/2017). (Detik)
JAKARTA, FaktualNews.co – Peringatan keras diberikan Presiden Joko Widodo kepada para Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) di Indonesia.
Jokowi mengingatkan kembali soal sanksi yang akan dijatuhkan kepada Pangdam dan Kapolda jika terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di daerahnya masing-masing.
Dalam pengarahan Presiden saat rapat koordinasi nasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2018, di sampaikan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) yang melibatkan semua pihak.
Di antaranya, masyarakat, perusahaan, Gubernur, Walikota, Bupati, Pangdam, Danrem, Kodim, Kapolda, Kapolres yang ada di daerah-daerah.
“Aturan main kita masih sama, saya sudah janjian dari Panglima TNI dan Kapolri. Masih ingat? Ya dicopot, sudah tegas. Ini saya ulang lagi, kalau ada kebakaran di sebelah mana, saya telepon Panglima TNI, ganti Pangdamnya, kebakaran tidak rampung di Provinsi mana, telepon Kapolri, ganti Kapolda,” tutur Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/2/2018).
”Kalau kecil lagi, Kapolresnya (ganti). Ini langkah yang efektif untuk gerakkan Satgas dilapangan, kalau ganti Gubernur tidak bisa,” tambah Jokowi.
Sementara itu, Jokowi mengapresiasi yang tinggi kepada Satgas karena dalam dua tahun periode 2016-2017, terdapat kemajuan yang sangat signifikan dalam penanganan karhutla yang tercermin dari data titip panas atau hot spot.
“Ada penurunan hot spot yang sangat signifikan, tahun 2015, 21.929 hot spot, kemudian 2016 turun drastis jadi 3.915, turunnya sangat drastis, 2017 turun jadi 2.567 hot spot, penurunannya sangat jauh sekali,” tegas Jokowi
