Dandim 0815 Mojokerto Beri Paparan dalam Rakor Penanganan Konflik Sosial
MOJOKERTO, FaktualNews.co – Komandan Kodim (Dandim) 0815 Mojokerto Rem 082/CPYJ Letkol Kav Hermawan Weharima, menyampaikan paparan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial di Pendopo Graha Praja Wijaya Pemkot Mojokerto, Jalan Gajah Mada Nomor 145 Kota Mojokerto, Jumat (23/02/2018) malam.
Dalam materinya, Dandim 0815 Letkol Kav Hermawan Weharima, memaparkan tentang sistem keamanan nasional terdiri dari keamanan negara, keamanan internal, keamanan publik dan keamanan individu. Dipaparkan pula tentang situasi nasional dan lokal meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan (Ipoleksosbudhankam).
Dandim juga memaparkan tentang proxy war, yaitu perang antara dua negara atau lebih yang tidak saling berhadapan namun mengunakan pihak ketiga dan tidak bisa terlihat mana kawan dan mana lawan.
“Proxy war ini dapat terjadi dalam berbagai aspek berbangsa dan bernegara, meliputi Ipoleksosbudhankam”, tandas pria kelahiran Rembang.
Pada dua dasawarsa terakhir, banyak terjadi aksi demonstrasi buruh di Kawasan Jabodetabek dan kota-kota besar lainnya menuntut kenaikan upah dan sejumlah tuntutan normatif maupun non-normatif.
“Peningkatan kesejahteraan karyawan memang harus namun tidak sedikit perusahaan di kawasan tersebut gulung tikar karena ketidakmampuan secara finansial atau sebab lainnya sehingga berdampak pada kerugian bagi pengusaha, karyawan maupun masyarakat sekitar,” terangnya.
Ada beberapa penyebab terjadinya konflik sosial di masyarakat, diantaranya perbedaan antar individu atau kelompok, perbedaan budaya atau kultur, perbedaan kepentingan, permasalahan ekonomi, dan perubahan sosial, terangnya.
Untuk mengantisipasi terjadinya konflik, diantaranya, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta pemantapan ideologi Pancasila melalui pembekalan wawasan kebangsaan.
Selesaikan dengan segera dan tuntaskan serta lokalisir setiap permasalahan yang terjadi agar tidak berkembang, dalam pelaksanannya tentunya harus dikoordinasikan dengan intansi terkait atau para pemangku kepentingan yang ada di wilayah, ucap Dandim.
Dandim berharap, semua pihak harus berupaya mengantisipasi dan mengatasi berbagai potensi ancaman yang menimbulkan konflik. “Semua pemangku kepentingan maupun komponen masyarakat harus bersikap,” tegasnya.
Upaya mengatasi kerawanan gangguan keamanan, dapat dilakukan melalui, persamaan persepsi tentang ancaman dan solusi mengatasinya. Yakni dengan menyamakan pola pikir, pola sikap dan pola tindak terlebih dahulu.
“Tentunya, sinergitas TNI, Polri, Pemda dan peranserta komponen masyarakat di semua level sangat diperlukan demi terpeliharanya kondusifitas wilayah,” tandasnya.
