Mensos RI Idrus Marham (Putih), didampingi Bupati Sumenep (Dua dari kiri), dan Kepada Dinsos Sumenep (Batik kanan) saat memantau bantuan sampai ke masyarakat Sumenep.
SUMENEP, FaktualNews.co – Menteri Sosial Republik Indonesia (RI) Idrus Marham, memantau secara langsung pelaksanaan penyaluran bantuan sosial (Bansos) di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Dalam kunjungannya, politisi Golkar ini memantau penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan bansos Beras Sejahtera (Rastra).
Saat berada di Kabupaten ujung timur pulau Madura, Idrus Mahrham mengatakan, penyaluran bantuan sosial non-tunai PKH, BPNT dan bansos Rastra di sejumlah daerah merupakan bagian dari proses penanganan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang juga sekaligus mendukung kebijakan keuangan inklusif sesuai dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
Dihadapan 550 penerima bansos di Kabupaten Sumenep, Idrus menjelaskan, Presiden meminta agar program prioritas nasional khususnya yang berada di bawah tugas dan tanggungjawab Kementerian Sosial dikawal dengan serius dan sungguh-sungguh.
Idrus juga mengungkapkan, ada lima tugas yang diberikan Presiden pada dirinya selaku Mensos RI. Pertama, memastikan semua rakyat yang berhak mendapat bansos harus sampai di tangan penerima. Kedua, memastikan bansos yang diterima sesuai dengan yang ada dalam program.
“Misalnya bansos PKH besarnya Rp. 1.819.000 per KPM per tahun dicairkan 4 kali dalam setahun maka kenyataan di lapangan jua harus sesuai dengan pedoman itu atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Beras Sekahtera atau Rastra sebesar 10 kg perbulan harus diberikan sejumlah itu tanpa ada potongan,” kata Idrus, pada sambutannya, di Pendopo Agung Sumenep, Minggu (4/3/2018) pagi.
Politisi Golkar itu menambahkan, dirinya juga diberi intruksi oleh Presiden untuk cek dan ricek di lapangan agar uang bansos digunakan sesuai dengan ketentuan, mengawal dan memastikan bahwa dana PKH dibelanjakan kebutuhan pendidikan (beli buku, tas, sepatu, dll.) dan beli makanan bergizi.
Sedangkan Arahan Presiden yang lainnya, imbuh Idrus, presiden memberi instruksi untuk cek dan ricek lagi di lapangan agar uang bansos digunakan sesuai dengan ketentuan. Bila di lapangan ditemukan ada di antara ibu-ibu tidak sesuai ketentuan, maka bansosnya akan dicabut.
“Presiden juga meminta saya, memastikan seluruh anak KPM yang berprestasi mendapatkan bantuan beasiswa dan bantuan sosial lainnya. Presiden ingin agar anak-anak sebagai generasi penerus bangsa harus sehat dan cerdas agar kelak mampu melahirkan inovasi-inovasi dan karya yang bermanfaat bagi negeri,” tegasnya.
Sementara itu, Dirjen Pelindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat menjelaskan, alokasi bantuan sosial PKH tahun 2018 untuk Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 7,1 trilyun.
“Alokasi bansos PKH untuk Provinsi Jawa Timur sebesar 3,4 trilyun terdiri dari bansos PKH reguler untuk 1,7 juta keluarga, PKH Disabilitas 10.833, dan PKH Lansia 38,896,” tegas Harry.
Harry menambahkan, untuk Bantuan Pangan Non Tunai dan Beras Sejahtera untuk 2,3 juta keluarga senilai 3,7 trilyun.
Untuk Kabupaten Sumenep, Kemensos menyalurkan bantuan sebesar Rp297.955.690.000 dengan rincian, PKH sebesar Rp128.924.720.000, Beras Sejahtera atau Rastra sebesar Rp168.981.120.000, Bantuan Paket sembeko sebesar Rp47.600.000 dan anak berpretasi sebesar Rp2.250.000.
