Botol Bekas Vaksin KB jadi Kemasan Cat Kuku Ditemukan di Kota Mojokerto
MOJOKERTO, FaktualNews.co – Kuteks atau cat kuku yang dikemas dalam botol bekas vaksin suntikan KB beredar di pasaran di wilayah Kota Mojokerto. Temuan itu membuat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mojokerto turun tangan.
Kepala Dinkes Kota Mojokerto, Ch Indah Wahyu mengungkapkan, penggunaan limbah medis berupa botol bekas vaksin suntikan KB Cyclofem itu dinilai mampu menimbulkan penyebaran inveksi yang tidak terduga oleh masyarakat.
Atas temuan itu, tim dari Dinkes Kota Mojokerto kini sudah melakukan penyelidikan. “Kami tadi sudah ambil contoh beberapa kuteks, beberapa kami bawa ke kantor,” ujarnya, Jum’at (9/3/2018).
Sayangnya, pengambilan contoh barang yang dimaksud itu saat label dilepas, tidak ada label yang menunjukkan bahwa botol yang digunakan untuk mengemas kuteks itu bekas botol vaksin KB.
“Walaupun tidak ada label, botolnya sama persis seperti yang ditemukan masih lengkap dengan label bertuliskan Cyclofem itu. Kami tetap melakukan penyelidikan hingga ketemu dengan produsennya,” katanya.
Indah menambahkan, saat tim berada di lokasi penemuan, yakni di depan RSUD Dr Wahiddin Sudiro Husodo, tim sempat bertanya kepada penjual kuteks terkait darimana barang itu didapat.
“Mereka mengaku mengambil barang dari kawasan Jombang. Ada juga yang mengaku beli barang di grosir mainan yang ada di Kota Mojokerto,” imbuhnya.
Kedepan, pihaknya akan melakukan pembinaan dalam rangka pengolahan limbah medis maupun limbah B3. “Jangan sampai tidak dikelola dengan benar sehingga menyebabkan penyebaran inveksi,” tandas Indah.
Ditambahkan, karena barang tersebut ditemukan di tempat sekolah, maka Dinkes Kota Mojokerto akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Mojokerto.
“Kalau melalui Dinas Pendidikan, agar dihimbau ke anak-anak, orang tua, guru, agar lebih memperhatikan keamanan makanan dan alat mainan,” pungkas Indah.
Karena informasi yang didapat barang tersebut tidak diproduksi di Kota Mojokerto, Dinkes Kota Mojokerto akan melakukan koordinasi vertikal antar Dinas Kesehatan di daerah lain.
