Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Ekonomi Pesantren, Tantangan yang Siap Dihadapi Subaidi

JOMBANG, FaktualNews.co – Perbaikan kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas kebijakan serta kualitas pelayanan publik menjadi pekerjaan rumah yang akan diselesaikan oleh Subaidi Muhtar, jika terpilih dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Jombang, 27 Juni 2018 mendatang.

Komitmen itu disampaikan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Jombang tersebut saat diskusi bersama aktivis Jombang, Jum’at (9/3/2018) malam. Subaidi juga berkomitmen untuk mewujudkan gelaran pesta demokrasi sehat tanpa politik uang.

Dalam diskusi yang dikemas dengan acara ngopi bareng di kedai Sufi Jombang itu, Subaidi membeberkan beberapa langkahnya jika dipercaya untuk duduk di jajaran kepemimpinan eksekutif di Kota Santri. Diketahui, Subaidi Muhtar adalah Cawabup dari Bupati Petahana, Nyono Suharli Wihandoko, dalam Pilbup Jombang 2018.

Untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan publik, papar Subaidi, akan diawali dengan penataan dan perbaikan kinerja birokrasi.

Dalam hal penataan struktur pejabat, kompetensi menjadi rujukan utama. “Siapa yang pantas (menduduki jabatan) kita tentukan berdasarkan kompetensi. Komitmen untuk menjadi pelayan publik akan kita minta dan diwujudkan dalam bentuk pakta integritas,” ujar Subaidi.

Sedangkan, lajut mantan Ketua DPC Jombang ini, dalam hal perbaikan kinerja Pemerintahan Kabupaten Jombang, perspektif bahwa birokrasi adalah pelayanan publik akan terus digelorakan.

Upaya membangun Jombang menjadi lebih baik, sebut Subaidi, diperlukan komitmen dan kerja keras untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan meningkatkan kinerja pelayanan publik. Dan, dirinya pun menyatakan siap untuk menjawab tantangan itu.

“Problem kita dari dulu adalah kebijakan dan program yang seringkali tidak linier dengan kebutuhan rakyat. Kualitas kebijakan perlu kita tingkatkan, salah satunya dengan melibatkan masyarakat yang lebih serius dalam merumuskan kebijakan-kebijakan,” paparnya.

Disela diskusi, komitmen dan strategi Subaidi untuk mewujudkan kebijakan yang berkualitas dan program yang sesuai kebutuhan masyarakat sempat mengemuka, termasuk bagaimana perlibatan publik dalam melakukan kontrol.

Komitmen untuk mewujudkan proses Pilkada yang bersih dari praktek politik juga sempat diminta para peserta diskusi.

Dikatakan Subaidi, apa yang dia paparkan sebelumnya merupakan langkah untuk perbaikan tata kelola pemerintahan. Langkah itu perlu dilakukan sejak awal, yakni dengan membebaskan Pilbup Jombang dari praktek politik uang.

Itu dilakukan untuk untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. “Itu komitmen yang siap kami jalankan,” tandas Subaidi.

Selain sisi penataan birokrasi, Subaidi selaku pasangan calon kepala daerah, dalam rencananya kedepan juga akan menyasar pesantren-pesantren di Jombang untuk mengembangkan usaha-usaha yang dimiliki pesantren selama ini. Pesantren, paparnya, sudah saatnya menunjukkan kemandiriannya dengan segala SDM yang ada.

Diskusi Lanjutan Tetap Digelar
Forum ngopi bareng aktivis Jombang akan kembali digelar pada Minggu depan. Rencananya, para aktivis Jombang angkatan 90-an hingga 2000 akan ngobrol bareng dengan Syafi’in (Gus Syaf), calon Bupati Jombang yang diusung PDI Perjuangan dan gabungan partai politik.

Sebelumnya, dua Cawabup Jombang, yakni Sumrambah dan Subaidi Muhtar, berkesempatan menyampaikan gagasan-gagasannya di komunitas aktivis terkait pencalonan mereka dalam Pilbup Jombang 2018.

“Pada diskusi lanjutan, kita akan ketemu dengan Pak Syafi’in,” kata Edy Musyadad, koordinator acara saat menutup sesi diskusi.

Sementara itu, pada diskusi yang berakhir pada pukul 23.15 WIB, Jum’at (9/3/2018) malam tersebut, hadir sekitar 20 aktivis dan mantan aktifis Jombang.

Mereka diantaranya adalah mantan-mantan aktivis ICDHRE, Yayasan Madani, Lakpesdam NU Jombang, serta para mantan aktivis mahasiswa Jombang.