Direktur RSUD dr Soetomo Surabaya, Harsono
SURABAYA, FaktualNews.co – Hampir sekitar 2.500 pasien setiap harinya berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soetomo Surabaya, Jawa Timu. Dimana 90 persen diantaranya berada dibawah perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Meski begitu, pihak rumah sakit mengaku hingga saat ini tidak ada tunggakan tagihan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
“Sebenarnya tidak ada istilah nunggak, itu tidak ada. Nunggak itu dalam artian karena verifikasinya belum selesai. Kalau verifikasi selesai oleh BPJS dibayar,” jelas Harsono selaku direktur RSUD dr Soetomo saat ditemui dikantornya, Rabu (2/5/2018).
Karena proses verifikasi lambat, pembayaran oleh BPJS biasanya dilakukan secara akumulasi dari beberapa bulan sebelumnya. “Misal sekarang bulan Mei, itu dibayar mulai kinerja bulan Maret April,” imbuhnya.
Verifikasi dijelaskan Harsono perlu dilakukan dengan terperinci oleh BPJS karena dikhawatirkan informasi yang disampaikan pihak rumah sakit ada kekeliruan sehingga merugikan keuangan negara.
“Cocok-cocokkan, diagnosisnya benar tidak dan tindakan yang dilakukan juga apa? itu diverifikasi,” kata mantan kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Timur ini.
Ia mengaku akibat verifikasi itu terkadang juga terjadi keterlambatan pembayaran, namun BPJS rupanya telah menerapkan pola Verifikasi Digital Klaim (Vedika) guna mempercepat proses verifikasi pasien di rumah sakit. Dengan diterapkan pola itu, Harsono yakin pembayaran klaim oleh BPJS akan lebih cepat.
“Sebelum tanggal 15 tiap bulannya kemungkinan bisa dibayar,” tandasnya.
Persoalan lain dari keterlambatan pembayaran dikatakannya, juga akibat rendahnya kesadaran masyarakat membayar iuran wajib setelah terdaftar sebagai peserta JKN.
“Mestinya masyarakat bayarnya ya rutin, mosok lorone tok mbayar (masa kalau saat sakit saja membayar, red),” singkatnya.
Baginya, tidak ada asuransi di dunia ini sebaik JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Indonesia. Dengan iuran relatif kecil, peserta asuransi mendapat jaminan pelayanan kesehatan dengan berbagai macam jenis penyakit.
“Operasi jantung itu, 150 juta rupiah. Sedangkan iurannya hanya berapa puluh ribu saja, kok gak mau bayar. Kesadaran masyrakat ini penting, jika masyarakat mandiri ini mau bayar semua, beban negara akan berkurang,” sambungnya.
Sekedar informasi, atas layanan RSUD dr Soetomo pihaknya menargetkan pendapatan tahun 2018 ini meningkat menjadi Rp 1,1 milyar rupiah dari yang semula Rp 1,013 milyar rupiah di tahun 2017.
