Target 2.000 Rumah Untuk Polri, Polda Jatim dan BRI Teken MoU
SURABAYA, FaktualNews.co – Kabar baik bagi anggota kepolisian soal kepemilikan rumah. Pasalnya, dalam waktu dekat kesempatan mendapatkan rumah impian makin lebar setelah dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Polda Jatim dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI).
“Hari ini BRI membuktikan dukungannya kepada kebijakan Kapolri, kebijakan pemerintah, (dengan) memberikan kemudahan dalam perolehan perumahan bagi anggota (Polri),” ucap Kapolda Jatim, Irjen Pol Machfud Arifin usai penandatanganan MoU di Surabaya, Kamis (9/8/2018).
Polda Jatim menyambut baik langkah tersebut, karena selama ini, masih banyak anggota Polri belum terpenuhi kebutuhan akan papan. Tak lebih dari 10 persen bila dibandingkan dengan mereka yang masih tinggal di asrama. Selain itu, asrama yang disediakan negara untuk Polri juga terbatas.
Kapolda mengatakan, sebenarnya sudah banyak sekali upaya yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan rumah bagi anggotanya. Seperti program yang dijalankan oleh Polres Gresik, Polres Malang, Polres Tuban dan yang terakhir Polres Madiun, “Sore ini saya akan berangkat ke Madiun dalam rangka peletakkan batu pertama pembangunan perumaham 168 rumah untuk anggota,” lanjutnya.
Namun kebutuhan perumahan terus meningkat. Perwira kelahiran Surabaya ini pun menargetkan tahun 2018 ini harus terealisasi sekitar dua ribu rumah siap huni bagi anggota kepolisian, termasuk bagi para PNS Bhayangkara.
Pimpinan Wilayah BRI Surabaya, Yana Supriyana menambahkan, untuk mengejar target itu pihaknya telah menyiapkan tiga skim pembiayaan rumah berupa kredit besaran biaya yang dipaketkan dengan program BRI serta Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang merujuk pada besaran upah anggota Polri golongan rendah.
“Pembiayaan ini ada yang menengah, kemudian BRI juga menyedikan pembiayaan yang KPR umum ini juga ada,” jelas Yana.
Sepakat dengan Kapolda, MoU ini disampaikan sebagai wujud meningkatkan sinergi yang telah ada, serta mensukseskan program pemerintah, baik kebijakan Polri maupun kebijakan BUMN BRI itu sendiri.
