Karnaval Siswa Bercadar dan ‘Bersenjata’ KPAI Minta Kodim Probolinggo Sanksi Tegas Pihak Sekolah
SURABAYA, FaktualNews.co – Komisi Perlidungan Anak Indonesia (KPAI), meminta Kodim 0820 Probolinggo, memberi sanksi tegas kepada pihak sekolah TK Kartika V yang tanpa koordinasi telah menggunakan atribut serba hitam, dan replika senjata dalam kegiatan karnaval.
Diketahui, pelajar TK Kartika V Kota Probolinggo, menggunakan cadar dan senjata mainan dalam rangkaian Pawai Budaya TK dan PAUD se Kota Probolinggo pada Sabtu (18/8/2018).
TK Kartika V adalah sekolah milik Persatuan Istri Tentara (Persit) dan di bawah binaan Kodim 0820 Probolinggo.
Selain itu, KPAI juga meminta Kantor Kementrian Agama Kota Probolinggo untuk melakukan pembinaan kepada sekolah-sekolah tentang ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamiin.
Simbolisasi Islam dan ajaran Rasulullah agar tidak dinisbatkan pada simbol kekerasan sebagaimana sering diasosiasikan dg simbol Taliban/ISIS.
Komisioner KPAI, Susianah Affandy, menyayangkan alasan pihak Sekolah mengangkat tema “bersama perjuangan Rasullullah, kita tingkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT” sebagai pembenaran pemakaian atribut yang biasa dilekatkan kepada kelompok ISIS.
“Padahal karnaval budaya itu dalam rangka peringatan HUT ke-73 Kemerdekaan RI. Harusnya pihak sekolah tidak menjadikan simbol gerakan radikal sebagai bahan lucu-lucuan dalam karnaval. Apalagi jika pemakaian atribut cadar dan replika senjata diniatkan untuk hal serius, hal ini patut disayangkan karena terkandung sosialisasi ajaran radikalisme melalui visualisasi atribut yang kenakan anak,” tegas Susianah.
Menurutnya, penjelasan Kepala TK Kartika V yang mengatakan penggunaan atribut tersebut karena tersedia barangnya di sekolah sehingga tidak perlu menyewa kostum lainnya justru menimbulkan tanya publik. “Untuk apa menyediakan barang seperti itu di sekolah,” tambah Susianah.
KPAI minta kepada pihak polisi terus mengusut pihak-pihak yang terlibat dalam inisiatif penggunaan atribut karnaval TK Kartika.
Kegiatan seperti ini tak bisa dibenarkan dengan alasan inisiatif yang spontan namun, sesungguhnya membutuhkan persiapan yang matang sehingga dilakukan dengan sadar dan penuh tanggung jawab.
