Sebut Utang Indonesia Aman, Menko Luhut Bandingkan dengan Malaysia

SURABAYA, FaktualNews.co – Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan kembali berbicara soal utang luar negeri Bangsa Indonesia setelah berbagai pihak belakangan menyebut utang luar negeri yang mencapai 4.996 triliun rupiah sudah dalam kategori tidak wajar.

“Utang kita masih wajar kok, uutang kita masih bagus kok, utang kita masih bersifat jangka panjang,” tegas Luhut, ketika berada di Surabaya, Kamis (23/9/2018).

Kewajaran kembali ditegaskan Luhut terkait tujuan utang itu dilakukan, yakni untuk membiayai program-program pemerintah demi kepentingan jangka panjang.

“Kalau ndak ngerti nggak usah ngomong, lagian utang itu akan kita bayar pakai rupiah,” lanjut Luhut.

Ia mencontohkan, dalam sebuah bisnis pengusaha tidak semua menggunakan dana pribadi untuk mengembangkan bisnis yang dikerjakan. Menurutnya, pengusaha pasti melibatkan pihak bank untuk pembiayaan proyek tersebut.

“Bank ini akan mengucurkan dananya bagi proyek yang sehat, bank mau ngasih pinjaman kalau proyek yang terbangun dalam kondisi sehat,” lanjutnya.

Utang ini, ungkap Luhut juga menguntungkan Indonesia. Karena jangka waktu pembayaran sangat lama (long time), rata-rata 18 tahun. Sedangkan selama waktu itu, Indonesia sudah mampu berkembang dengan potensi-potensi yang ada di tanah air. Artinya, pembangunan yang dilakukan bisa mengangkat potensi ekonomi yang berada di daerah-daerah.

Dalam kesempatan itu, Luhut membandingkan dengan negara Malaysia. Bagi dia pengelolahan utang yang dijalankan negara tetangga tersebut tidak transparan serta cenderung ditutup-tutupi.

“Dalam berhutang Malaysia tidak transparan. Kalau kita kan transparan,” singkatnya.

Hal paling menarik juga disampaikan menteri yang pernah menjabat sebagai juru bicara kepresidenan tersebut, yakni utang tidak serta merta terjadi di era Jokowi, melainkan juga hasil utang yang dilakukan era sebelumnya.

“Utang itu campuran, bukan pemerintah sekarang saja,” tutupnya.

Untuk diketahui, permasalahan utang pemerintah tengah hangat dibicarakan. Hal ini menyusul pidato Ketua MPR Zulkifli Hasan yang menyinggung soal jumlah cicilan utang pada 2019 tidak wajar.

Pada Kamis, 16 Agustus 2018, saat Pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI, Zulkifli Hasan menilai, pemerintah tidak bisa klaim rasio utang sekitar 3 persen adalah aman. Ini karena membayar utang Rp 400 triliun per tahun itu sangatlah besar.

“Itu setara tujuh kali dari dana yang disalurkan ke desa-desa, enam kali anggaran kesehatan,” kata Zulkifli.