Warga melakukan unjuk rasa di kantor UPT Bina Marga Provinsi di Jombang
JOMBANG, FaktualNews.co – Sejumlah warga yang tergabung dalam “Aliansi Peterongan Bersatu” menggelar aksi unjuk rasa menuntut keamanan dalam proyek perbaikan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Jalan raya Peterongan Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Lantaran warga menilai jika menjemen pembangunan tersebut sangat tidak baik sehingga proyek pembangunan jalan tersebut sering memakan korban jiwa.
Dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan kanor UPT Dinas PU Bina Marga, Provinsi Jatim, salah seorang pendemo menyampaikan orasi jika pembangunan jalan di kecamatan Peterongan, dinilai tidak terencana dengan baik. Manajemen perencanaan dan pembangunannya sangat amburadul, hal ini mencerminkan pengelolaan pemerintah daerah Kabupaten Jombang tak tersistem dengan benar.
Selain itu, mereka juga menyampaikan jika dalam menejemen pembangunan yang buruk dan maka akan membuat hasil pembangunan yang buruk pula, bahkan dapat memakan korban jiwa. Artinya warga yang dirugikan.
“Kontur tanah itu sangat berantakan itu yang mengakibatkan laka. Kedua kita menuntut adanya pengawalan terhadap korban yang sudah berjatuhan dikawal asuransi dan hak-haknya, karena dia telah menjadi tumbal dari pembangunan negara. Ketiga standart operasionalnya juga harus dilihat kembali. Kita lihat tidak ada pembatas di situ, padahal pembatas itu fungsinya jelas, untuk menunjukkan ini bangunan, ini jalan,” ujar Putra salah satu koordinator unjuk rasa.
Akibat dari menejemen pembangunan yang asal-asalan oleh pemkab Jombang, dikabarkan telah memakan 5 korban mengalami kecelakaan di lokasi yang hampir sama. Bahkan kemarin malam dikabarkan 2 orang meninggal dunia lantaran mengalami kecelakaan di dekat lokasi pembangunan tersebut.
“Selama ini kita melihat bahwa sehari ada 3 korban, sebelumnya satu terus malamnya ada lagi. Jadi kurang lebih 5 koran sudah ada ini, kemarin korbannya meninggal 2. Sehingga penting dan langsung harus segera didikapi oleh pemerintah atau lembaga dinas yang berkaitan,” tambahnya.
Lantaran sempat tak digubris oleh pejabat UPT Bina Marga Jombang. Selanjutnya puluhan demonstrans ini menyampaikan ancamanya jika akan menutup proyek tersebut apabila tuntutanya tak dipenuhi dengan cepat.
“Jika tuntutan tidak segera direalisasikan, maka dengan keras kita akan menutup jalan sehingga tidak menambah korban tumbal dalam pembangunan,” paparnya
Sementara dari pihak Upt Bina marga sendiri, menyampaikan jika proyek tersebut bukan kewenangan pemkab, dan pihak UPT sendiri tidak memiliki andil dalam pembangunan. Oleh sebab itu ia akan mencoba melakukan komunikasi dengan pihak provinsi.
“Selama ini untuk pembangunan komunikasi tetap berjalan tapi masalah kontruksi, bukan masalah keamanan atau bagaimana kan sudah di bagi-bagi dari pihak polisi ataupun yang berkaitan setempat. Kita selama ini hanya memberikan bantuan-bantuan saja, yang sifatnya emergency saja,” kata Drajat Santoso.
“Untuk secara tehknisnya kita nggak punya kewenangan. nanti akan saya kabarkan kesana bahwa hari ini, ada tuntutan dari pihak-pihak warga peterongan, yang punya kewenangan itu balai besar kita juga nggak tahu selesainya kapan kita hanya mengikuti aturan kontrak dari sana,” tandasnya.
