Angka Kemiskinan
JEMBER, FaktualNews.co – Angka kemiskinan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menempati posisi tertinggi kedua setelah Kabupaten Malang. Menurut Pengamat Politik Anggaran Universitas Jember (Unej) Hermanto, tingginya angka kemiskinan itu akibat anggaran dana desa (DD) tidak dikelola dengan baik.
Menurut Hermanto, anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah kabupaten, sebenarnya bertujuan untuk mendongkrak perekonomian di pedesaan.
“Tetapi faktanya di Jember, kita melihat ada yang salah dalam pengelolaan dana desa. Dimana mayoritas (penggunaan DD tersebut), memprioritaskan pembangunan infrastruktur,” kata Hermanto saat dikonfirmasi sejumlah media, Jumat (7/9/2018).
Padahal sesuai Permendes 19 Tahun 2017, Hermanto menjelaskan, dana desa juga bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui badan usaha milik desa (Bumdes). Selain itu, persoalan yang ada di masing-masing desa tidak sama.
“Ada yang terkait sanitasinya, ada karena tingginya angka pernikahan di usia dini, dan juga persoalan lain. Sehingga harapannya, (pemerintah) daerah untuk mendorong, agar ada kewenangan data ini, dipetakan problem yang ada untuk mencari solusi,” jelasnya.
Sehingga dapat diketahui, katanya, dari anggaran desa yang ada, dioptimalisasi untuk menyelesaikan persoalan itu, yang sebelumnya sudah dipetakan. “Harusnya ini menjadi evaluasi dan introspeksi dari pemerintah kabupaten, sehingga bu Khofifah kemarin menjabarkan hal tersebut,” katanya.
Perlu diketahui sebelumnya, Khofifah menyebutkan, berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) hingga September 2018, angka kemiskinan pedesaan Kabupaten Jember menduduki urutan kedua teratas setelah Kabupaten Malang.
“Sedangkan angka kemiskinan tertinggi kedua setelah Kabupaten Malang adalah kota tempat kita berada saat ini yakni Kabupaten Jember,” ujar Khofifah.
Merujuk angka yang dibeberkan Khofifah, angka kemiskinan di Kabupaten Jember di angka 266.900 jiwa. Ia juga mencontohkan, salah satu cara pengentasan kemiskinan adalah dengan penguatan BUMDes. “CSR itu dalam bentuk bengkel penguatan BUMDes,” tegasnya.
Sedangkan perguruan tinggi bisa dilibatkan, salah satunya melalui KKN tematik. Khofifah optimistis, melalui KKN tematik secara berkala, mampu mengantar sebuah pedesaan keluar dari angka kemiskinan.
