Jelang Penilaian Adipura, Larangan PKL Jombang Berjualan Dinilai Reaktif
JOMBANG, FaktualNews.co – Menjelang penilaian Adipura Kabupaten Jombang, seluruh pedagang kaki lima (PKL) dilarang berjualan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selama tiga hari kedepan.
Tim penilai Adipura dikabarkan akan tiba melakukan penilaian di Jombang mulai Kamis (20/9/2018) hingga Sabtu (22/9/2018). Para PKL yang biasa menggelar lapaknya di Alun-alun dan area terbuka hijau lainnya, tidak bisa berjualan selama tiga hari.
Hal ini mematik reaksi keras dari Kepala Desa Kepatihan, Erwin Pribadi. Ia menilai larangan yang dikeluarkan Satpol PP Kabupaten Jombang “reaktif” dan bisa mematikan ekonomi masyarakat kecil.
“Persoalannya begini setiap ada pemantauan Adipura, PKL disuruh berhenti jualan selama 3 hari, terus mereka ini mau makan apa. Satpol PP jangan hanya bisa bertindak reaktif tanpa memikirkan solusi,” tegas Erwin, Rabu (19/9/2018).
Selain itu, menurutnya tindakan ini merupakan cermin bahwa Pemkab Jombang tidak serius dalam penegakan Perda yang dibuatnya sendiri. “Masa tiap tahun seperti ini. Disaat mau ada penilaian Adipura para PKL dilarang jualan. Harusnya pihak Pemkab Jombang bisa memberikan perlindungan kepada PKL, jangan mempermainkan mereka,” kata pria berperawakan tinggi ini.
“Kalau perlu para PKL silakan berjualan di depan kantor desa, pas ada penilaian Adipura.”
Sementara itu, Kabid Penegakan dan Perundangan Satpol PP Kabupaten Jombang, Wiko F Diaz, menegaskan pihaknya tidak bermaksud mematikan ekonomi para PKL di Jombang. “Tapi kita berharap mereka (PKL) bisa mendukung Pemda untuk bisa mendapatkan Adipura,” ujarnya, Rabu (19/9/2018).
Nantinya tim penilai Adipura, kata Wiko akan melakukan pemantauan dibeberapa titik. Namun, dirinya tidak bisa memastikan lokasi pastinya.
“Paling tidak kita mengantisipasi titik mana aja yang biasanya punya potensi untuk didatangi,” pungkas Wiko.
