Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, A. Masuni.
SUMENEP, FaktualNews.co – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menyebutkan hingga akhir Oktober 2018, ada sekitar 50 persen desa yang belum menyetorkan laporan serapan DD tahap sebelumnya.
Kepala DPMD Sumenep, A. Masuni menjelaskan, sedikitnya ada 130 desa belum setor laporan serapan Dana Desa (DD) Tahap 1 dan 2. Alhasil, DD tahap ketiga tak bisa dicairkan.
“Ada 130 desa belum setor laporan DD, jadi tahap 3 belum di transfer dari pusat ke daerah, menunggu lengkapnya laporan tahap 1 dan tahap 2 dari desa ke daerah,” katanya, Selasa (30/10/2018).
Menurut Masuni, terlambatnya 130 desa yang belum menyetorkan laporan serapan DD tahap 1 dan tahap 2 tersebut, disebabkan oleh lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh pemerintah desa, terutama dalam penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Desa (Siskeudes) yang diterapkan oleh pemerintah.
“Kita terus menggenjot dan mengadakan konsultasi secara terbuka pada desa-desa yang belum maksimal, agar laporan itu bisa segera diselesaikan untuk dilakukan pembuatan laporan konsolidasi yang akan disetorkan ke Kementerian Keuangan,” imbuh mantan Kepala Dinas Pendidikan Sumenep ini.
Apabila Bulan Desember tahun 2018 130 desa tersebut belum juga menyetorkan laporan DD tahap 1 dan tahap 2, maka anggaran yang bersumber dari APBN tersebut terancam hangus.
“Kalau sampai Desember belum bisa menyelesaikan, ya nanti akan hangus, namun jika Bulan Desember laporan itu selesai, maka itu akan jadi silpa untuk tahap berikutnya (tahap 1 tahun 2019),” tandasnya.
Sayangnya, Masuni enggan menyebut ke 130 desa yang belum menyetorkan laporan serapan DD tersebut.
