BPJS Nunggak, DPRD Jatim Khawatir Pelayanan RSUD Terhambat
JOMBANG, FaktualNews.co – DPRD Provinsi Jawa Timur meminta Pemerintah segera menyikapi persoalan tunggakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang hingga kini belum juga selesai. Sebab , jika klaim BPJS terus menerus menunggak, dikhawatirkan akan berdampak pada pelayanan terhadap pasien.
Hal itu terungkap saat anggota Komisi E DPRD Jawa timur melakukan kunjungan kerja ke Pemkab Jombang.
“Kami berharap empat lembaga diantaranya, Kemenkes, Kemenkeu, BPJS serta DPR RI komisi IX segera duduk bersama memecahkan problem ini,” ujar Hartoyo, Ketua Komisi E DPRD Jatim.
Hartoyo mengatakan, berdasarkan data yang dia kantongi, tunggakan BPJS di lima Rumah Sakit besar di Jatim yang sudah terverifikasi tecatat Rp. 100 milyar. Jumlah tersebut yang seharusnya dibayarkan oleh BPJS untuk bulan November ini. Pihaknya tidak ingin, ketidak jelasan tunggakan klaim BPJS ini menghambat proses belanja Rumah Sakit, utamanya obat-obatan sehingga berdampak pada pelayanan pasien pengguna kartu BPJS.
Lima Rumah Sakit itu diantaranya RS dr. Soetomo Surabaya, RS Haji, RS Jiwa, RS Saiful Anwar Malang dan RS dr. Soedono Madiun.
“Kami dulu pernah nagih untuk yang bulan April untuk lima Rumah Sakit tersebut, kan pembayarannya setiap tiga bulan sekali itu sekitar Rp. 300 milyar. Kalau untuk bulan November ini kisaran Rp. 100 milyaran itu, Jadi mekanismenya kan dari Rumah Sakit setorkan klaimnya, terus di verifikasi baru setelah disetujui bisa dibayarkan”, ungkap Hartoyo.
Namun demikian, Hartoyo berharap, keterlambatan BPJS ini tidak berpengaruh pada pelayanan pasien. Meski dalam kenyataanya, proses belanja Rumah Sakit terhambat. (Tari)
