Rapat koordinasi dan konsolidasi IPI Jawa Timur yang digelar oleh DPC IPI Kabupaten Bondowoso, Sabtu (10/11/2018), lalu.
PASURUAN, FaktualNews.co – Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) Jawa Timur, wilayah timur yang meliputi Kabupaten Bondowoso, Probolinggo, Situbondo, Jember, Lumajang dan Banyuwangi, menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi di Wisma Wakil Bondowoso, Sabtu (10/11/2018), lalu. Hasilnya IPI membantu santri agar santri mandiri.
Rapat koordinasi juga menghasilkan terbentuknya pengurus di tingkat kecamatan. Sesuai intruksi DPP IPI, nantinya DPC IPI mengimplementasikan program-program kerja IPI. Yakni untuk membantu pesantren-pesantren di wilayah timur dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM), untuk kalangan santri, sehingga mampu mandiri dalam bidang ekonomi.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) IPI, yang juga pengasuh Pondok Pesantren (PP) Al Ikhlas Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, KH RK Zaini Ahmad mengatakan, pesantren yang mayoritas terdiri para santri, harus bisa menjadikan pesantren mandiri, independen dan berkualitas.”Santri harus bisa melanjutkan perjuangan para ulama,” tegasnya, Senin (12/11/2018).
Menurut KH Zaini (Gus Zaini), para santri harus meningkatkan kapasitas pesantren. Selain itu, santri harus bisa hadir dalam menggerakkan dan meningkatkan perekonomian di masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas para santri, lanjut dia, harus ditopang dengan dunia pendidikan yang mumpuni. Sehingga para santri siap untuk mandiri.
Ia menambahkan, untuk mendukung program, ustadz dan ustadzah harus siap dalam hal ukhrawiyah (keagamaan) dan duniawi (ekonomi) untuk meningkatkan SDM para santri.”Jika SDM santri berkualitas, tentunya akan berdampak pada lingkungan masyarakat di sekitarnya. Sehingga ada peningkatan perekonomian yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Tak hanya itu, lanjut Gus Zaini, program kerja IPI harus didukung penuh Pemerintah. Artinya, ulama dan umaro harus bersinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”Karena pemerintah sebagai penyelenggara sistem pemerintahan yang terangkum dalam undang-undang. Sedangkan hukum syariah (agamanya) adalah para ulama. Ini harus seimbang,” ujarnya.
Pihaknya mengapresiasi kinerja Pemkab Bondowoso, yang saat ini telah memperhatikan lembaga di pesantren melalui Bosda.”Setidaknya dengan Bosda semua lembaga pendidikan di pesantren di Bondowoso akan terbantu. Saya lihat di Bondowoso sudah bagus dan ada perhatian kepada madin-madin di pesantren,” imbuh Gus Zaini.
