Politik

Di Penghujung Jabatan, Kinerja DPRD Jombang Disorot

 

JOMBANG, FaktualNews.co – Kinerja DPRD Jombang dinilai tidaklah cukup menggembirakan dalam 5 tahun ini. Hal ini disampaikan ditegaskan Direkrur Link (Lingkar Indonesia untuk Keadilan) Aan Anshori, Selasa (20/11/18). Beberapa regulasi produk Dewan dalam periode 2014 – 2019 juga dipertanyakan.

Aan mengungkapkan, bukti ketidakberesan kinerja DPRD Jombang ini terlihat dari ketidakseriusan mengawal birokrasi eksekutif agar bersih dan akuntabel. “Benar, mereka memproduksi beberapa regulasi. Namun sejauh mana hal itu merupakan kebutuhan publik yang mengakomodasi partisipasi substantif, masih perlu dipertanyakan, “terangnya.

Sebaliknya, menurut Aan, selama menjabat sebagai wakil rakyat. Mereka hanya fokus untuk meraup dukungan publik dengan cara memanfaatkan sebanyak mungkin anggaran publik. salah satu yang dicontohkan Aan, yakni mulusnya usulan dana pokir (pokok-pokok pikiran) yang sudah disyahkan dalam Perubahan APBD, awal bulan September lalu.

Menurut Aan, anggaran yang disebut juga dengan dana serap aspirasi sebesar Rp 15 Milyar ini membuang-buang uang Negara. Sebab, memuat instrument yang isinya sudah ada dalam RPJM desa. Sehingga katanya, seharunya anggota DPRD bisa tetap melakukan serap aspirasi melalui banyak cara yang selama ini telah dilakukan.

“Mereka seharusnya lebih bisa menunjukkan diri mereka sebagai contoh warga negara yang berkualitas dan mewakili masyarakat lain. Misalnya dalam aspek transparansi, mereka seharusnya mau mempublikasikan kekayaan dan pendapatan mereka, serta menjadi figur panutan bagi Jombang yang lebih toleran, “harapnya.

Lebih lanjut, dia melihat, banyak anggota DPRD yang mengemban jabatan mereka sebagai pekerjaan dan profesi, bukan panggilan hati nurani. Ini terbukti, di penghujung masa jabatanya yang tinggal beberapa saat lagi. Sebagian besar anggota Dewan, utamanya yang kembali maju sebagai Caleg (Calon anggota legislatif) atau incumbent, nampak dengan kesibukanya masing-masing untuk pencitraan. Sehingga konsentrasinya tidak lagi sebagai pejabat publik wakil rakyat.

“Iya, banyak dari mereka sibuk turun ke basis menyetorkan muka masing-masing. Ini terbukti, akhir-akhir ini juga banyak para anggota Dewan ini kerap tidak ngantor. Kalau tidak ada agenda rapat atau kunjungan, sehingga tidak heran kalau sering dilihat ruang Komisi sepi, tidak ada orang (anggota Dewan) disana, “terangnya.

“Saya berharap, kedepan, para anggota dewan yang terpilih mampu memperbaikinya, “pungkas Aan.