GTT-PTT Jember Ancam Mogok Kerja Satu Bulan
JEMBER, FaktualNews.co – Asosiasi GTT-PTT Kabupaten Jember, Jawa Timur mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa yang lebih besar dengan 12 ribu lebih honorer, sekaligus melakukan aksi mogok kerja selama sebulan. Itu dilakukan karena janji Bupati Faida, memberikan SK dan honor Rp1,4 juta kepada GTT-PTT tidak ditepati.
“Ini kacau. Sampai sekarang masih banyak teman-teman GTT yang tua belum mendapat SP (Surat Penugasan). Yang dipanggil malah yang baru,” kata Koordinator Asosiasi GTT-PTT Jember, Ilham Wahyudi, Selasa (4/12/2018).
Sedari awal, kata Ilham, GTT menuntut agar Surat Penugasan yang diterbitkan Dinas Pendidikan Jember diganti menjadi Surat Keputusan Bupati. Pasalnya, jika hanya berupa SP kesejahteraan GTT tetap tidak bisa ditingkatkan. “Walau kita menolak SP, tapi tolong kita tetap dikasih semua. Karena tanpa itu kita tidak punya legalitas untuk mengajar,” terangnya.
Pihaknya juga menuntut agar honor GTT-PTT yang berasal dari dana program pendidikan gratis sejak bulan Januari segera dicairkan.“Ini kan kita bingung. Banyak yang dipindah jauh, tapi sampai sekarang honornya belum cair,” sesalnya.
Selain itu, lanjut Ilham, GTT-PTT juga menuntut agar Bupati menaikkan kesejahteraan mereka dengan memberikan honor Rp1,4 juta sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan. Sebab, sejauh ini honor yang mereka dapat hanya berkisar antara Rp100 ribu hingga RpRp 400 ribu. “Ini kan tidak sebanding dengan pengabdian yang kita berikan,” tuturnya.
Ilham mengaku sudah melakukan koordinasi dengan seluruh koordinator kecamatan GTT-PTT se Kabupaten Jember. “Kita minta dalam seminggu ini, apa yang menjadi tuntutan kita sudah harus dipenuhi. Jika tidak massa aksi akan lebih besar, dan sebulan kami mogok kerja,” tegasnya.
“Teman-teman sudah siap. 12 ribu GTT-PTT siap untuk turun jalan lagi jika memang tuntutan kita tidak digubris,” sambungnya.
Untuk mogok kerja sebulan jika harus sampai terjadi, lanjutnya, dilakukan pasca libur semester ganjil. “Itu adalah wujud kekecewaan kami,” pungkasnya.
Sementara itu ketua PGRI Jember, Supriyono menyesalkan sikap Pemkab Jember yang tak juga menggubris tuntutan GTT-PTT. Padahal, dengan peran dan pengabdiannya di dunia pendidikan, mereka sudah semestinya mendapat apresiasi lebih dari pemerintah dengan memperoleh honor yang layak.
Terkait rencana aksi unjuk rasa dan mogok kerja sebulan, Supriyono mengaku sudah tidak bisa meredam keinginan GTT-PTT. “Jika ini terjadi jelas akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran di sekolah. Tapi mau gimana lagi. PTT sudah melakukan aksi tapi tidak juga digubris,” tandasnya kecewa.
“Ini terpaksa mereka lakukan, semata-mata agar hak dan kesejahteraan mereka diperhatikan oleh pemerintah,” pungkasnya.
