Para Tokoh Adat Bangkalan dan perwakilan warga sedang bernegoisasi sebelum digelar audiensi dengan BPWS.
SURABAYA, FaktualNews.co – Belasan orang yang mengaku tokoh adat serta warga di empat desa, Kabupaten Bangkalan, Madura, nglurug kantor Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS), Kamis (6/12/2018). Lantaran, mereka beralasan tak pernah dilibatkan dalam pembangunan Suramadu wilayah Bangkalan, Madura.
Mereka menilai, pembangunan wilayah Suramadu di Bangkalan sejak terbentuknya BPWS hingga sekarang, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena tak melibatkan warga setempat sebagai masyarakat terdampak langsung proyek pembangunan jembatan terbesar di Asia Tenggara ini.
Termasuk, dugaan berbagai macam penyimpangan yang terjadi di tubuh BPWS seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Ketua Dewan Adat Madura Kabupaten Bangkalan, Mochamad Jazuli Rohmatullah, mengatakan mata rantai penyebab masalah sukarnya percepatan pembangunan di tanah kelahirannya perlu disudahi. Katanya, itu akibat kelakuan oknum di dalam tubuh BPWS.
“Kita mau bagaimana permasalahan didalam (BPWS) itu bisa berbenah, karena banyak permasalahan yang harus dilakukan untuk memutus mata rantai adanya oknum-oknum yang menyebabkan program yang dilakukan oleh BPWS untuk mempercepat pembangunan di Madura ini bisa berjalan dengan sebenarnya,” jelasny, Kamis (6/12/2018).
Dirinya bersama rekannya yang lain pun meminta, kepada BPWS untuk menggelar audiensi guna menampung berbagai keluhan masyarakat di pulau garam ini. Meski sempat molor beberapa jam, akhirnya permintaan mereka diterima direksi BPWS.
Awalnya, permintaan ini sempat berjalan alot, sempat terjadi adu mulut diantara kedua belah pihak. Untungnya, mereka saling meredam diri dan sepakat menggelar audiensi sekitar satu jam di ruang pertemuan lembaga bentukan Presiden ke enam Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.
Selama audiensi ini berjalan, beberapa usulan tokoh adat, seperti meminta agar BPWS bersedia menyerap tenaga kerja putra daerah di empat desa di Bangkalan, disampaikan.
Lalu, soal pembebasan lahan untuk kepentingan proyek pengembangan wilayah Suramadu yang dianggap penuh persoalan, juga diutarakan. Lagi-lagi, jalannya audiensi diwarnai sedikit ketegangan.
“Kita butuh transparansi, pengadaan lahan yang bermasalah. Ini pengadaan lahan BPWS ini penuh masalah,” tandas Jazuli.
Tak luput pula soal pelaksanaan lelang pengadaan barang, jasa serta pekerjaan di BPWS. Dianggapnya penuh kejanggalan. Mereka mendesak tranparansi terkait urusan ini, “Tender-tender ini diduga penuh persekongkolan,” singkatnya.
Sementara BPWS, beberapa kali menegaskan bahwa semua usulan yang disampaikan oleh pihak tokoh adat Madura menjadi keputusan pimpinannya. Dan berjanji dalam waktu dekat akan disampaikan.
Aksi ini juga menghadirkan Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI). Sebuah organisasi masyarakat yang bekerja dalam pencegahan di bidang KKN.
Sekretaris DPW BPI KPNPA RI Jawa Timur, Adi Suprapto menambahkan, pihaknya selama ini memang kerap menerima laporan-laporan sehubungan dengan program pengembangan wilayah Suramadu yang penuh penyimpangan, sejak dimulainya pembangunan fisik jembatan hingga rest area di kaki utara jembatan.
Meski begitu, pihaknya tetap berupaya netral dan mengedepankan audiensi antara masyarakat Bangkalan dengan pihak BPWS, “Karena itu kami ingin ada klarifikasi sebenarnya,” kata dia.
Tetapi, jika hal ini tak lekas menemukan solusi positif. Ia menyampaikan akan segera menindaklanjuti dengan investigasi menyeluruh, terkait dugaan penyimpangan yang dilaporkan masyarakat.
Program kerja BPWS yang sebenarnya ditujukan untuk percepatan pembangunan wilayah Suramadu terutama Madura memang sejauh ini seakan berjalan ditempat. Beberapa kali, program yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ini tak kunjung terealisasi lantaran banyaknya hambatan.
Upaya pembebasan lahan misalnya, hingga jelang akhir tahun ini, BPWS terancam menyisakan anggaran hingga lebih dari Rp78 milyar. Dana yang disiapkan untuk pembebasan lahan milik warga terdampak pembangunan proyek infrastruktur bakal balik ke kantong Kementerian Keuangan.
Alotnya pembebasan lahan disana, juga disebut akibat ulah masyarakat sendiri yang sengaja mematok harga mahal. Belum lagi lahan yang masih berstatus sengketa antar ahli waris.
Ujungnya, Bangkalan serta tiga wilayah lain di Pulau Garam ini masih menyandang sebagai daerah dengan tingkat kesejahteraan paling buncit diantara daerah lain di Jawa Timur.
