Bupati Sumenep saat meninjau proyek Pembangunan kawasan Pemkab terpadu, Pembangunan Jalan Poros dan Tugu Masuk Kantor Pemkab di hari perdana kerja tahun 2019.
SUMENEP, FaktualNews.co – Hari pertama masuk kerja di tahun 2019, Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, meninjau sejumlah titik proyek di lingkungan kantor Pemerintah Daerah (Pemda) setempat yang terintegrasi, Rabu (2/1/2019).
Bupati Sumenep, A. Busyro Karim melalui Kabag Humas dan Protokoler Pemkab Sumenep, Abdul Kadir menyampaikan, peninjauan dilakukan Bupati di dampingi Sekda, para asisten, para staf ahli, dua Kepala Bagian, Bagian Pembangunan dan Humas, juga didampingi oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PRKP dan Cipta Karya), termasuk pula Direkrur RSUD dr Moh Anwar Sumenep.
“Setelah apel pagi tadi, di hari perdana bapak Bupati meninjau sejumlah proyek pembangunan kantor Pemkab yang terintegrasi yang dilaksanakan tahun 2018. Mulai dari depan, tulisan the soul of Madura, muter di belakang, setelah itu langsung ke pembangunan yang di Rumah sakit,” terangnya, kepada sejumlah media.
Pembangunan kawasan Pemkab terpadu, Pembangunan Jalan Poros dan Tugu Masuk Kantor Pemkab, termasuk pembangunan proyek di RSUD dr Moh Anwar Sumenep ini ditinjau orang nomor satu di ujung timur pulau Madura, diharapkan ada hal baik di 2019 ini.
“Beliau (Bupati) berharap, 2019 ini semakin baik, pelaksanaan program dari tahun sebelumnya,” imbuh Kadir.
Diketahui, Proyek fisik pembangunan kawasan Kantor Pemkab Sumenep, Madura, Jawa Timur terpadu senilai Rp 10 M dikerjakan terbagi atas dua paket pekerjaan.
Pekerjaan dengan nomenklatur pembangunan fisik kawasan Pemkab terpadu Kabupaten Sumenep senilai Rp 4,6 miliar lebih (belakang kantor Bupati) itu kerjakan oleh PT Inneco Wira Sakti Hutama dan pembangunan jalan poros dan tugu masuk kantor Pemkab Sumenep (sisi timur kantor Bupati) senilai Rp 1 miliar lebih, dikerjakan oleh PT Duta Kulawangsa Raharja.
Sesuai rencana, kantor Pemerintahan Kabupaten Sumenep akan menyatu dalam satu kawasan dengan total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 23 M. Namun, untuk tahun 2018 baru bisa dianggarkan di APBD sebesar Rp 10 M.
