Hearing Komisi B DPRD Jombang terkait PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan serapan anggaran Pemkab Jombang, Jumat (4/1/2019).
JOMBANG, FaktualNews.co – Minimnya serapan, membuat APBD Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tahun anggaran 2018 mengalami silpa hingga Rp 400 miliar. Hal ini terungkap dalam hearing yang digelar diruang Komisi B DPRD setempat, yang membahas tentang PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan serapan anggaran Pemkab Jombang, Jumat (4/1/2019).
Dalam hearing tersebut, Komisi B mengundang seluruh pejabat dan Kepala Dinas dilingkup Pemkab setempat.
Menurut Ketua Komisi B DPRD Jombang, Rahmad Abidin, meski kecil secara umum pendapat naik. Namun disatu sisi masih banyak program yang telah disusun tidak berjalan sesuai rencana kegiatan.
Dia mencontohkan, seperti program di Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan.
“Dua Dinas ini jika dirinci banyak yang enggak jalan. Meski secara umum pendaatan naik, walaupun kecil,” ujar Rahmad.
Selain banyak program yang tidak teralisaai, dalam hearing tersebut terungkap beberapa faktor yang menyebabkan adanya silpa pada APBD 2018. Salah satunya karena PAD naik.
“Ada beberapa SKPD pendapatanya memenuhi target, seperti Dinas Penanamna Modal dan Perijinan ini lebih dari sebelumnya yang tercatat Rp. 7 miliar lebih, kini naik menjadi Rp. 8 miliar lebih, Lalu Dinas Perhubungan juga naik dari target,” jelasnya.
Seperti diketahui APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2019 ini ditetapkan sebesar Rp. 2,49 triliun. Jumlah itu sedikit turun dari tahun 2018 lalu yakni sebesar Rp. 2,5 miliar.
Rahmad berharap, tahun ini seluruh program bisa berjalan sesuai rencana kegiatan sehingga penyerapan anggarannya bisa maksimal.
Selain membahas soal PAD, dalam hearing itu Komisi B juga menyorot soal persoalan tunggakan klaim BPJS di RSUD Jombang. Menurutnya, jika tidak segera diselesaikan, hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan di RSUD Jombang.
“Sebab sebelum ada BPJS uang dikas Rumah Sakit ini bisa sampai Rp. 34 miliar,” pungkasnya. (*)
