Pelatikan Bupati Jombang Mundjidah Wahab dan Wabup Sumrambah oleh Gubernur Jatim, Soekarwo
JOMBANG, FaktualNews.co – Seratus hari masa kepempinan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Jombang, Jawa Timur periode 2018-2023, Mundjidah Wahab dan Sumrambah (Murah) dinilai masih jalan ditempat atau stagnan.
Hal ini dikatakan oleh Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK), Aan Anhsori, menyoroti program seratus hari kerja pasangan MuRah, Jumat (11/01/19).
Menurutnya pasca dilantik pada 24 September 2018 lalu oleh Gubernur Jawa Timur, tidak ada gebrakan serius dalam seratus hari kepemimpinan duet MuRah. Bahkan, keduanya tampak kebingungan dengan visi yang ingin dicapainya dan bagaimana cara mencapainya. Duet ini masih terlihat kikuk dan miskin inovasi. Kendati Mundjidah sendiri telah cukup lama di birokrasi.
“Yang justru nampak terlihat jelas adalah ketidakkompakan mereka dalam merespon peristiwa telur dan beras program Bantuan Pangan non Tunai (BPNT). Keduanya tidak terlihat punya komitmen menciptakan birokrasi yang transparan dan akuntabel,” ujar Aan Anshori.
Pasangan MuRah, juga gagal menunjukkan roadmap reformasi birokrasi yang jelas dan tegas dalam menyikapi bobroknya birokrasi selama lima tahun terakhir ini. Bahkan, jargon antipungli masih sebatas bunyi-bunyian yang jauh dari implementasi.
“Komitmen ini juga absen saat Dinsos Jombang terserang rumor tidak sedap seputar pengkodisian paket pengadaan bantuan sosial barang yang disalurkan pada masyarakat, organisasi dan lembaga masyarakat yang nilainya mencapai Rp. 2.254.500.000,” terangnya.
Dikatakannya, hal ini juga diperparah dengan ketidakpedulian duet MuRah dalam menyikapi temuan WCC seputar naiknya angka kekerasan seksual di Jombang tahun ini. Utamanya di dunia pendidikan yang melibatkan guru sebagai pelakunya.
“Duet MuRah sendiri, saya mendengar, tengah mengalami perpecahan akibat komunikasi yang buruk dan ketidaksinkronan dalam pengaturan kewenangan antara bupati dan wakilnya,” tuturnya.
Situasi ini sangat disesalkan dan dinilai tidak cukup menggembirakan bagi masyarakat. Karena Jombang sedang membutuhkan figur kepemimpinan yang benar-benar solid dan berpihak kepada masyarakat.
“Utamanya dalam mengelola APBD senilai Rp2,4 triliun lebih. Kedepan, kunci utama kesuksesan pembangunan Jombang terletak pada hasil dari reformasi birokrasi yang saat ini tidak jelas roadmapnya,” tukasnya.
Senada juga disampaikan oleh pengamat hukum, Solikhin Ruslie. Diapun menyebut bahwa hingga saat ini belum ada terobosan yang berarti oleh pemerintahan baru duet pasangan MuRah. Justru selama keduanya menjabat, muncul sejumlah persoalan yang patut diduga akibat buruknya sistem yang ada.
“Justru muncul beberapa persoalan, misalnya masalah BPNT, persoalan BBM di salah satu OPD, trus dua anak yg tenggelam di bekas galian di Kabuh kelihatannya Pemkab juga tidak ambil peran di sini, proses hukum juga tidak ada kabarnya,” katanya.
Meskipun demikian, menurut Solikhin, secara umum kinerja Pemda Jombang dibawah kepemimpinan yang baru ini tidak bisa diukur dengan limit waktu seratus hari. Sebab, kata dia, hal yang paling penting adalah melaksanakan konsep yang sudah dicanangkan, khususnya pada saat paparan visi misi. Sehingga bisa terinci menjadi program aksi tahunan yang jelas dan terukur.
“Nah 100 hari itu baru tahap awal yang masih menyusun konsep. Maka 100 hari pertama juga sulit menjadi ukuran kinerja sebuah pemerintahan,” terangnya.
Lebih lanjut, dia menuturkan, seratus hari kerja pertama yang berada di akhir tahun harus benar-benar dimanfaatkan seluruh jajaran pasangan MuRah untuk menyusun program tahunan berikutnya. Yang menurutnya, membuat pertanggung jawaban program tahun berjalan juga membutuhkan konsentrasi.
Sehingga, perlu bersabar melihat susunan konsep dan program aksi di RPJMD dan RKPD atau rencana kerja pemda tahunan disetiap OPD yang pelaksanaan aksinya dimulai di bulan Januari ini.
“Sehingga menurut saya masih wajar ketika 100 hari pertama belum ada gebrakan dan memang yang terpenting bukan gebrakan di awal tapi bagaimana membangun sistem kinerja yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan,” imbuhnya.
Solikhin juga berharap pasangan duet MuRah ini bisa merealisasikan slogan anti pungli yang mereka usung dan digembor-gemborkan selama ini. Sehingga tidak hanya menjadi hiasan kertas.
“Kenapa slogan itu muncul dan harus bagaimna merealisasikannya, ini yang penting harus diingat oleh pasangan ini. Jangan smpai slogan yang muncul yang sudah dipikirkan masak-masak karena melihat fakta saat itu ternyata setelah menang dalam pemilihan dan memegang kepemimpinan lupa asbabun nuzulnya. Sehingga jadinya sama saja. Inilah yang menurut saya harus diingat,” jelas Solikhin.
Selajutnya dia juga berharap Pemkab Jombang dibawah kepemimpinan duet MuRah ini juga memperhatikan sinergitas dengan legislatif.
“Sebab indikasi pokok’e, kelihatanya mulai muncul dari beberapa oknum yang pada pemerintahan sebelumnya hanya bisa ho’oh saja, sekarang sudah mulai mengkritisi apapun kebijakan pasangan baru ini dengan mengambil sisi negatifnya. Itu memang tugas DPRD, tapi kalau sikap muncul tiba-tiba dan menjadi karakter baru kan juga perlu diperhatikan. Sebab program apapun kalau sinergitas tidak terbangun dengan baik maka juga akan jadi ganjalan,” pungkasnya.
