178 Rumah Tak Layak Huni di Pasuruan Segera Diperbaiki
PASURUAN, FaktualNews.co – Sebanyak 178 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Kabupaten Pasuruan akan segera diperbaiki tahun ini dengan menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), dari Pemerintah Pusat. Pengerjaan perbaikan tersebut langsung ditangani oleh Dinas PU Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kabupaten Pasuruan.
Kepala DPUPKP Kabupaten Pasuruan, Misbah Zunib mengungkapkan, untuk tiap RTLH akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 17,5 juta dipergunakan untuk perbaikan rumah dengan kategori ringan sampai sedang.
“Seperti perbaikan atap yang rusak, plesterisasi rumah, atau membangun pondasi hingga menjadi rumah layak ditempati,” tandas Misbah, saat dihubungi, Minggu (17/2/2019).
Dijelaskannya, perbaikan RTLH dari DAK pusat rutin diberikan. Tahun lalu ada 217 rumah yang diperbaiki. Rinciannya, 200 RTLH berada di Desa Rebalas dan Kalipang, Kecamatan Grati, serta 17 RTLH di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil.
“Selain bersumbet dari APBD, pemerintah pusat juga mengalokasikan bantuan untuk perbaikan RTLH dengan jumlah yang beragam,” terangnya.
Namun, lanjut Misbah, besaran anggaran maupun jumlah RTLH yang akan diperbaiki melalui DAK tergantung dari Pemerintah Pusat. Untuk tahun lalu anggaran dari DAK ini sebesar Rp 15 juta yang peruntukkannya untuk bahan material pembangunan rumah sesuai dengan data penerimanya.
“Seluruhnya sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada,” beber dia.
Sedangkan tahun 2019 ini, jumlah RTLH yang diperbaiki lebih sedikit menurun, yakni hanya diperuntukkan untuk 178 RTLH. Rinciannya adalah 133 RTLH di Plososari, Kecamatan Grati dan 45 RTLH di Kalipang, Kecamatan Grati.
“Jika tahun lalu hanya Rp 15 juta, tahun ini naik jadi Rp 17,5 juta per RTLH. Yakni Rp 15 juta untuk material bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang,” papar Misbah.
Dengan bantuan perbaikan RTLH dari DAK pusat, cukup membantu percepatan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Pasuruan. Ini lantaran terdata lebih dari 10 ribu rumah yang masih tergolong tidak layak huni.
“RTLH masih banyak. Dari APBD, kita terus memperbaiki RTLH sampai nanti tidak ada lagi RTLH, khususnya di kantong-kantong miskin,” pungkasnya.
