Konflik India dan Pakistan, Aliran Air Akan Dihentikan ke Wilayah Kashmir
FaktualNews.co – Buntut dari serangan bom bunuh diri yang menewaskan 40 anggota paramiliter India pekan lalu, Pemerintah India berencana mengalihkan aliran sungai ke wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan.
Menteri Sumber Daya Air India, Nitin Gadkari mengatakan akan menggunakan aliran air dari sungai itu untuk membantu negara-negara bagian mereka.
“Pemerintah kami telah memutuskan untuk menghentikan pembagian air kami yang dulu mengalir ke Pakistan. Kami akan mengalihkan air dari sungai-sungai timur dan memasoknya ke penduduk kami di Jammu, Kashmir dan Punjab,” tulis Gadkari di Twitter, seperti melansir CNNIndonesia dari Associated Press, Selasa (26/2/2019).
Menanggapi hal itu, Menteri Sumber Daya Air Pakistan, Faisal Vawda, mengatakan berdasarkan Perjanjian Air Indus, India menguasai perairan sungai timur dan menuduh tidak dapat memanfaatkannya.
“Jadi coba pikirkan itu, berpikir untuk melakukan sesuatu kepada kita adalah tindakan yang tidak relevan dan merupakan sebuah lelucon. India memainkan permainannya menyalahkan kita terkait pemilu mereka yang bukan kelemahan kita,” balas Vawda melalui Twitter.
Pakistan dan India membuat kesepakatan Perjanjian Air Indus pada 1960, ditengahi Bank Dunia. Perjanjian itu dapat tercapai kendati terjadi tiga perang antara kedua negara sejak 1947.
Kelangsungan Hidup Petani Pakistan Terancam
Pakistan membutuhkan pasokan air itu untuk menopang sistem ekonomi berbasis pertanian. Jika India menutup aliran sungai itu, maka kelangsungan pertanian mereka terancam.
Sedangkan di India, rakyat menekan pemerintah tidak segan membatalkan perjanjian itu, jika Pakistan tidak memenuhi permintaan mereka. Yaitu menghentikan pelatihan serta memasok senjata terhadap kelompok pemberontak yang memperjuangkan kemerdekaan Kashmir atau penyatuannya dengan Pakistan.
Lempar Tanggung Jawab
Pakistan selalu membantah tuduhan itu dan mengatakan hanya menawarkan dukungan moral dan diplomatik kepada kelompok-kelompok pemberontak. Mereka balik menuduh India melakukan pelanggaran hak asasi manusia di bagian India di Kashmir.
Di sisi lain, isu soal Kashmir juga dipolitisasi menjelang pemilihan umum India yang akan diselenggarakan pada Mei mendatang. Partai Bharatiya Janata yang saat ini berkuasa dan mendukung Perdana Menteri Narendra Modi sedang berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya untuk masa jabatan lima tahun kedepan.
Modi menyatakan menyerahkan kepada angkatan bersenjata mengambil sikap membalas serangan itu. Namun, Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, mengatakan para pemimpin India telah menunjukkan perilaku yang sangat tidak bertanggung jawab dengan menyalahkan mereka, tanpa melakukan penyelidikan mengenai insiden tersebut.
Qureshi mengatakan rencana pemerintah India yang meninjau kembali Perjanjian Air Indus sama saja memicu perang.
“Ini adalah seruan perang dan setelah melihat semua pernyataan para pemimpin India yang tidak bertanggung jawab ini, saya telah menulis surat kepada Sekretaris Jenderal PBB yang memberitahukan tentang ancaman dari India,” kata Qureshi.
Sejak merdeka dari Inggris pada tahun 1947, Pakistan dan India yang sama-sama memiliki senjata nuklir telah tiga kali berperang. Dua di antaranya terkait dengan sengketa Kashmir yang telah dibagi menjadi dua bagian. Namun, India dan Pakistan tetap mengklaim kepemilikan atas seluruh wilayah Kashmir.
