Ilustrasi pinjam nama konsultan
JOMBANG, FaktualNews.co – Investigasi dugaan praktik kotor oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Jombang, Jawa Timur yang menguasai proyek perencanaan dan pengawasan di Jombang, hingga kini masih jalan ditempat. Tidak ada tindaklanjut pasca Komisi C DPRD melakukan hearing dan memanggil sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Jombang beberapa waktu lalu.
Meski dorongan dari sejumlah pihak agar para wakil rakyat melakukan investigasi secara menyeluruh terus bermunculan. Namun, sepertinya itu desakan itu tak digubris para wakil rayat. Sepertinya mereka saat ini tengah sibuk mempersiapkan dan menggalangan suara jelang kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) yang akan digelar pertengahan bulan depan, 17 April 2019.
Padahal, konsultan senior di Jombang, Hasib Al Isbilly mengaku siap jika sewaktu-waktu dilakukan konfrontir oleh pihak DPRD bersama pihak eksekutif, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim). Dimana proyek pembangunan infrastruktur paling banyak berada di dua OPD tersebut.
Selain merupakan salah satu yang secera lugas membongkar praktik kecurangan yang dialami para konsultan selama puluhan tahun ini, hal itu juga sebagai jawaban atas adanya desakan sejumlah pihak agar para wakil rakyat tersebut kembali melakukan hearing dengan melibatkan pihak asosiasi atau konsultan.
“Secara pribadi saya siap dan semua teman-teman konsultan juga pada siap. Tapi masalahnya, aku dapat diundang atau tidak dengan dewan? mekanisme undang bagaimana? Karena saya di asosiasi (INKINDO) saat ini tidak memiliki posisi apa-apa,” ujarnya Billy kepada FaktualNews beberapa waktu lalu.
Jika DPRD Jombang ingin menggali informasi terkait praktik nakal para oknum ASN di lingkup Pemkab Jombang, lanjut Billy, lebih baik undangan tersebut ditujukan pada personal, bukan melalui asosiasi. Sehingga, para konsultan ini bisa dengan leluasa membuka kebobrokan perencanaan dan pengawasan proyek di Jombang yang sudah berlangsung beberapa tahun terakhir.
“Kalau atas nama asosiasi saya khawatir yang diundang atau datang punya mereka, ya wassalam. Kecuali dewan ngundangnya nama-nama konsultan secara pribadi, jadi bukan nama asosiasi,” sindir Billy.
Indikasi adanya oknum ASN yang ‘bermain’ dalam proyek perencanaan dan pengawasan di Pemkab Jombang, mencuat ke publik. Sederet nama ASN muncul terindikasi nyambi sebagai konsultan maupun sebatas broker. Ada enam nama ASN yang mencuat ke permukaaan. Keenam nama tersebut masing-masing berinisial S, T, R, Dg, U dan Tm yang juga menjabat kepala OPD.
Konsultan senior di Jombang, Hasib Al Isbilly dengan terang-terangan membongkar praktik kecurangan yang dialami para konsultan. Salah satunya CV.RE penyedia jasa konsultan yang cukup banyak mendapat pekerjaan di Jombang.
Itu terbongkar saat rapat di INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia). Ketika itu, salah satu anggota INKINDO yang berasal dari wilayah Kesamben protes kepada pemilik CV.RE, lantaran seluruh proyek di Pemkab Jombang ia kuasai. Namun pemilik CV.RE menyampaikan jika jika CV.RE sudah dibeli oleh ASN berinisial S.
Tak hanya S, lanjut Billy, oknum ASN lain berinisial U misalnya. Ia kerap membawa konsultan luar daerah yang merupakan teman-teman kuliahnya. Dengan cara itu (broker), ia mendapatkan keuntungan karena mendapatkan fee dari konsultan tersebut.
