Dinas PUPR Jombang Libatkan Masyarakat Jaga Fungsi Jaringan Irigasi
JOMBANG, FaktualNews.co – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, terus berupaya menjaga fungsi jaringan irigasi yang ada. Bahkan, dinas teknis ini juga melibatkan masyarakat untuk pengelolaan dan pemeliharaannya, Selasa (30/4/2019).
Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Jombang, Imam Bustomi mengatakan, masyarakat merupakan salah satu unsur yang memiliki peran aktif dalam mengelola jaringan irigasi. Sehingga, partisipasi masyarakat yang dalam hal ini adalah petani diharapkan bisa meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab.
“Selain itu juga meningkatkan kemampuan masysrakat dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas dan keberlanjutan sistem irigasi,” ujarnya.
Pelibatan masyarakat ini dilakukan diseluruh wilayah di Jombang. Dimana masing-masing Desa dibentuk sebuah kelompok dari unsur masyarakat atau petani itu sendiri. Kelompok ini diberi nama HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air). HIPPA berperan aktif dan memiliki tanggung jawab terhadap jaringan irigasi di Desanya.
“Kita lakukan sosialisasi dan pembentukan HIPPA di seluruh Desa, ada beberapayang sudah memiliki SK Bupati dan kegiatan baru kami lakukan di sekitar 19 Desa,” terangnya.
Dengan pembedayaan HIPPA, diharapkan akan menjadi perpanjangan tangan dan membantu keterbatasan kemampuan Pemerintah atau pengamat pengairan, baik dalam segi waktu, tenaga maupun biaya dalam penyelenggaraan kegiatan operasi jaringan irigasi. Selain itu, kata dia, pengaturan air secara adil antara pemanfaat di wilayah hulu maupun hilir akan berjalan sesuai harapan.
Tak hanya itu, keterlibatan masyarakat ini juga diklaim mampu mengurangi konflik sesama petani sehubungan dengan pemakaian air irigasi. “Dan terjaminya keandalan penyediaan air serta tercapainya pola tanam dan intensitas tanam rencana yang disesuaikan dengan target Pemerintah dan ketersediaan air,” imbuhnya.
Sementara, bentuk partisipasi dan peran aktif HIPPA, kata Bustomi, dapat berupa usulan rencana tata, pola dan jadwal tanam serta jadwal pemberian atau pembagian air. Juga usulan perubahannya jika diperlukan sepanjang kurun waktu musim tanam.
“Komisi irigasi dan atau pengamat pengairan akan mempertimbangkan usulan, masukan, saran dan gagasan tersebut berdasarkan aspek teknis dan target Pemerintah,” pungkasnya.
