DPRD Situbondo Minta Bupati Ganti Pimpinan OPD Berkinerja Buruk
SITUBONDO, FaktualNews.co – Awal tahun 2019 lalu, Pemkab Situbondo telah menetapkan tahun 2019 sebagai menjadi tahun kunjungan wisata. Namun, hingga memasuki pertengahan tahun, tahun kunjungan wisata seperti layu sebelum berkembang.
Bahkan, untuk menunjang tahun 2019 sebagai kunjungan wisata, Pemkab Situbondo membangung sejumlah kawasan destinasi baru, yang terkesan hanya jadi pajangan, karena belum jadi ada peningkatan pengunjung baik wisatawan lokal maupun mancanegara.
Padahal Pemkab mempersiapkan tahun kunjungan wisata cukup lama. Anggaran miliaran rupiah diproyeksikan menyambut tahun kunjungan wisata. Ironisnya, objek wisata pasir putih yang menjadi salah satu kawasan wisata terfavorit malah terancam gulung tikar.
Narwiyoto, salah seorang anggota DPRD Situbondo mengatakamn, dirinya belum melihat dampak apapun dari tahun kunjungan wisata. Tak hanya berdampak terhadap menggeliatnya perekonomian masyarakat, namun belum juga berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Seharusnya PAD dari sektor kepariwisataan di tahun kunjungan wisata akan semakin meningkat. Kenyataannya Perusda Pasir Putih hanya bisa menyumbang PAD Rp15 juta untuk APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2019,” kata Narwiyoto, Kamis (20/6/2019).
Ketua DPC PDIP Perjuangan Situbondo, juga meminta kepada Bupati Situbondo Dadang Wigiarto agar mengevaluasi kinerja DPPKAD, yang beberapa tahun terakhir ini gagal menyelesaikan masalah piutang pajak.
Selain itu, pihaknya juga melihat kinerja Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemkab Situbondo masih stagnan. ”Sebab, hingga kini, belum ada investasi dari luar masuk ke Situbondo. Penanaman modal hanya dilakukan permanen dari kekayaan daerah yang dipisahkan,” bebernya.
Narwiyoto menambahkan, karena masih banyak ditemukan adanya penyimpangan keuangan. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada Bupati Situbondo untuk mengevaluasi kinerja pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Situbondo.
”Jika kinerja pimpinan OPD buruk segera diganti dengan pejabat yang lebih mumpuni, pejabat yang bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman,” pungkasnya.
