Agus Cahyono Wakil Ketua DPRD Trenggalek menandatangani dua Perda.
TRENGGALEK, FaktualNews.co – Penyampaian pandangan umum fraksi terkait laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2018 telah disampaikan kelima fraksi dalam rapat paripurna yang di gelar oleh DPRD Trenggalek.
Dalam rapat tersebut, semua fraksi menyampaikan pandangan umumnya yang rata-rata meminta pembenahan pada sistem kinerja seperti target PAD yang dirasa masih sangat wajar dan masih belum bisa dikatakan bombastis.
Agus Cahyana Wakil Ketua DPRD Trenggalek menjelaskan, dari lima fraksi dalam sidang paripurna tadi semua telah menyampaikan pandangan umum terkait LPJ APBD tahun anggaran 2018.
Pertama tentunya mereka menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah karena telah meraih WTP di tahun ke tiga secara berturut-turut.
“Sedangkan untuk yang banyak sorotan pada pendapatan, terutama PAD. Memang pendapatan asli daerah ada peningkatan, dari target yang ditentukan sekitar 6 persen,” tuturnya, Kamis (27/6/2019).
Namun dikatakan Agus, itu semua bukan merupakan sesuatu yang sangat fenomenal. Memang itu prestasi, namun pada waktu penetapan target sendiri pemerintah daerah kurang begitu berani. Karena ia merasa target itu hanya sekedar target wajar dan standart, bahkan tidak membuat target yang bombastis.
“Sehingga wajar jikalau selalu target tercapai, memang ada sisi lain untuk menjaga target tersebut. Karena juga akan berpengaruh masuknya insentif ke pemerintah daerah, dari pemerintah pusat,” terangnya.
Maka dari situ, semua rata-rata fraksi menginginkan peningkatan target. Karena untuk PAD sendiri pada tahun 2018 hanya sekitar Rp 200 miliar lebih, dengan target kenaikan hanya 6 persen. Namun sebenarnya masih banyak potensi di trenggalek yang bisa diangkat untuk peningkatan PAD.
“Dari situ semua berharap di tahun ini target harus sudah mendekati di angka Rp 300 milyar,” imbuh Agus
Agus juga menambahkan, dari adanya kenaikan yang bombastis diharapkan antara total APBD dan PAD tidak jomplang. Dengan APBD sekitar Rp 2 triliun PAD diharapkan diangka Rp 300 miliar. Bahkan beberapa fraksi telah menyampaikan dengan rinci beberapa OPD yang belanjanya signifikan namun realisasi pendapatan rendah.
