Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar.
BLITAR, FaktualNews.co- Anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) menunjukkan peningkatan di sektor belanja daerah. Maka perlu diimbangi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaksimalkan serapan.
APBD-P Pemkab Blitar sendiri memproyeksikan belanja meningkat sebanyak 6,79 persen atau meningkat sekitar Rp 169 miliar.
Dalam Paripurna Pandangan Fraksi tentang Ranperda APBD-P 2019 Rabu (31/7/2019), mayoritas fraksi menyoroti rendahnya serapan OPD di Kabupaten Blitar.
Sebab di tahun anggaran sebelumnya saja, Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa) mencapai Rp 277 miliar.
“Semua fraksi tadi menyayangkan serapan rendah. Tentunya kita akan meminta penjelasan, belanja yang meningkat ini apakah bisa betul dikerjakan dan tidak meninggalkan Silpa di akhir tahun,” kata Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto.
Suwito menambahkan fraksi-fraksi juga meminta dengan belanja meningkat perlu diimbangi pendapatan daerah juga meningkat. Salah satunya dengan memakaimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurutnya BUMD di bawah Pemkab Blitar saat ini masih belum memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) secara maksimal.
“Tinggal bagaimana kemauan Pemkab Blitar memberdayakan BUMD-nya. Padahal potensi BUMD ini besar dan bisa digali PADnya dengan sistem bagi hasil misalnya,” jelas Suwito.
Bupati Blitar Rijanto menerima masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Dia berkilah, pelaksanaan pekerjaan sering terhalang prosedur seperti proses lelang atau tender proyek.
Akibat seringnya gagal lelang atau lelang ulang membuat serapan belanja menjadi rendah.
“Kita ini terbentur prosedur seperti semua proyek fisik harus lewat tender. Kita terima masukan-masukan tadi untuk lebih baik,” kata Bupati Rijanto.Blitar
