Akademisi Diharap Bantu Sosialisasi dan Pemahaman Mengenai SDGs
JEMBER, FaktualNews.co – Kalangan akademisi diharapkan bisa memberikan sosialiasi dan pemahaman pembangunan berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai SDGs (Sustainable Development Goals), kepada kelompok masyarakat lain.
Harapan itu disampaikan Ketua SGDs Center Universitas Jember (Unej) Prof Rudi Wibowo usai Wokshop SDGs dengan narasumber Menteri Pertencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brojonegoro, Rabu malam (31/7/2019).
Tujuan SDGs sendiri diterapkan banyak negara di seluruh dunia sesuai yang ditentukan PBB sejak diterbitkan pada 21 Oktober 2015. SDGs juga nenjadi sebuah ambisi pembangunan bersama hingga 2030, yang berusaha diraih Indonesia.
Untuk menyampaikan tujuan dan capaian yang diraih dalam SDGs tersebut, pemerintah juga menggandeng akademisi untuk memberikan sosialisasi dan pengetahun kepada masyarakat, melalui SDGs Center di sejumlah kampus.
“Tadi disampaikan Pak Menteri, pembangunan tidak hanya tugas pemerintah saja, banyak kelompok-kelompok lain. Diantaranya kelompok akademisi yang diharapkan memberikan sosialiasi dan pemahaman tentang SDGs kepada kelompok masyarakat lain,” kata Rudi Wibowo.
Selanjutnya, kata Rudi, diharapkan kelompok akademisi ini dapat membantu pemerintah terkait implementasi pelaksanaan, untuk menyelesaikan masalah-masalahnya.
“Jadi di masing-masing kabupaten, provinsi dan bahkan di desa, akademisi diminta untuk mendampingi,” katanya.
Terkait penerapan dan kajian yang nantinya menjadi bekal bagi mahasiswa, Rudi menyatakan SDGs akan dimasukkan ke kurikulum kuliah. “Hal itu sudah kami sampaikan kepada pak rektor. Intinya untuk pembangunan berkelanjutan,” katanya.
Sehingga jika mahasiswa lulus, tidak hanya berpola pikir menjadi pegawai negeri saja. “Tetapi juga bisa bisa menjadi pegawai, wirausaha, entrepreneur, ataupun start up lainnya,” ungkapnya.
Bahkan lebih jauh pria yang juga Direktur Pasca Sarjana Unej ini menyampaikan, terkait kajian implementasi pencapaian goals dalam SDGs, sudah dalam bentuk literatur untuk diserahkan kepada pemerintah provinsi.
“Sudah ada, dan buku tadi hasil kajian kami bisa dipakai pemerintah provinsi, tentang status tiap-tiap kabupaten seperti apa perkembangan pembangunannya,” katanya.
“Tinggal bagian ibu gubernur bagaimana menyikapinya, bahkan tiap-tiap desa disesuaikan tipologinya, juga ada. Dan berbeda-beda sesuai hasil kajian kami.
Semisal Desa di Jember, yakni Desa Wonoasri pinggiran hutan itu harus apa, kemudian pinggiran pesisir, juga bagaimana menyikapinya,” sambungnya.
