Ahmad Haris Nasution (Kiri) saat pelantikan DPRD Kota Probolinggo, 24 Agustus kemarin.
PROBOLINGGO, FaktualNews.co – Partai Golkar Kota Probolinggo masih belum bersikap soal koalisi, apakah akan berkoalisi dengan partai pemerintah atau berdiri sebagai oposisi. Partai yang diketuai Audi Firmana tersebut masih menunggu perkembangan. Sebab, belum ada kata sepakat dengan partai penguasa.
Lain lagi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih ini, masih malu-malu untuk berterus terang.
Haris Nasution, Ketua DPC PDIP kota setempat, mengajak seluruh partai untuk bersama-sama membangun kota Probolinggo, tanpa sekat.
Pria yang biasa dipanggil Nasution tersebut, berkeinginan seluruh parpol mewarnai parlemen. Artinya, mereka yang duduk di Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Badan Kehormatan, Badan Legislasi dan lain-lain nantinya dari seluruh partai.
“Kami ingin, parpol mewarnai parlemen. Jabatan di AKD, BK atau lainnya, diisi semua parpol,” tandas Nasution ke sejumlah wartawan.
Ditanya soal ketiadaan partai oposisi, Nasutian mengatakan, oposisi di pemerintahan daerah tidak ada, sesuai Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengganti Udang-undang nomor 32 Tahun 2004. Menurutnya, legislatif bersinergi dengan ekskutif.
“Parlemen itu memberi masukan kepada ekskutif dan kritik yang konstruktif,” ujarnya.
Parleman, menurut Nasution, bagian dari pemerintah daerah. Karenanya, yang bisa dilakukan, memberi masukan, mengkritik konstruksi dan bermusyawarah dalam rangka membangun kota Probolinggo.
Terkait isu adanya pembagian kekuasaan di parlemen, sehingga tidak ada partai oposisi, Nasution mengatakan, “Saya tegaskan, tidak ada deal-deal itu. Kita bermusyawarah untuk mufakat sesuai Pancasila,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Nasution mengatakan, batas akhir penyerahan susunan fraksi, hari Rabu (28/8/2019). Partai yang dipimpinnya, lanjut Nasution, sudah menyerahkan susunan fraksi. Hanya saja, Ketua DPRD sementara ini tidak menjelaskan, nama Ketua Fraksi yang ditugaskan atau ditunjuk PDIP.
“Penyerahannya besok terakhir. Dilanjutkan dengan pembahasan Tata Tertib Dewan,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua DPC Partai Golkar Audi Firmana mengaku, belum ada kata sepakat soal koalisi. Pihaknya usai pelantikan dewan, baru bertemu dengan Walikota satu kali. Saat ditanya apakah partainya akan berkoalisasi dengan partai pemerintah?
“Lihat saja nanti. Kami belum bisa menentukan. Yang jelas, partai kami akan mendukung program pemerintah yang pro rakyat,” katanya singkat.
Tentang pembagian ketua komisi, isu yang berkembang menyebut, susunannya sama dengan DPRD periode sebelumnya. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atau partai pemerintah, ketua komisi 1. Ketua komisi 2 Partai Golkar, sedang PDIP mendapat jatah ketua Komisi 3.
