Monev Pencegahan Korupsi, KPK Nyatakan Prestasi Kabupaten Blitar Meningkat
BLITAR, FaktualNews.co– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kegiatan roadshow keliling Indonesia sampai di Kabupaten Blitar pada Kamis (12/9/2019).
Begitu sampai KPK melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi.
Kegiatan dihadiri Bupati Blitar Rijanto, Kepala Inspektorat Ahmad Lazim, seluruh jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta camat seluruh Kabupaten Blitar.
Dalam kegiatan ini KPK memaparkan hasil monitoring dan evaluasi kepada kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar. Secara umum KPK menyimpulkan cukup banyak kemajuan mulai peningkatan pemasukan pajak, investasi meningkat, hingga perizinan serba online.
“Di Kabupaten Blitar dari 2018 cukup bagus, peringkat 10 dari pemda di Jawa Timur. Lalu 2019 masuk lima besar, ini prestasi yang kita apresiasi. Tapi bukan berarti berhenti di situ karena daerah lain pasti ikut mengejar,” ungkap Perwakilan KPK Wilayah 6, Asep Rahmad Suwanda.
Selanjutnya Asep berpesan, agar Pemkab Blitar memperhatikan delapan sektor yang rawan korupsi.
Diantaranya Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Dana Desa, Optimilisasi Perangkat Daerah, dan Managemen Aset Daerah.
Bila delapan sektor tersebut diperhatikan penuh agar tidak terjadi korupsi. Maka bisa dipastikan daerah akan berkembang maksimal, memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat luas.
Sementara Bupati Blitar Rijanto mengatakan kalau prestasi yang diraih saat ini akan dipertahankan. Bahkan akan dilakukan peningkatan agar lebih baik lagi.
“Kita akan pacu lebih baik, seperti pelayanan perizinan misal praktik dokter masih di dinas kesehatan padahal menurut ketentuan di DPMPTSP.
Kalau e-budgeting kita sudah baik terkoneksi semua, karena Kominfo baik sekali, sudah terkonek semua dengan e-planning,” ungkap Bupati Rijanto.
Bupati menambahkan kalau beberapa OPD di Kabupaten Blitar mulai mecanangkan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani).
Kini ada RSUD Wlingi, Dispendukapil, DPMTSP dan Kecamatan Wlingi dipercontohkan untuk WBK dan WBBM ini.
“Kita terus berupaya melakukan tindak pencegahan korupsi seperti dipaparkan KPK tadi. Meski kita progresnya bagus kita tak boleh puas. Kita optimis menjadi baik karena tiap senin saya evaluasi langsung,” pungkas bupati. (*/kmf)
