Massa aksi dari HMI dan IMM saat berorasi di depan gedung DPRD Sumenep.
SUMENEP, FaktualNews.co – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi ekstra kampus, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menggelar aksi unjukrasa di depan gedung DPRD Sumenep. Kamis (26/9/2019).
Puluhan aktivis ini, berorasi secara bergantian berorasi menyampaikan penolakan terhadap sejumlah pasal di RKUHP yang bermasalah. Mendesak Pemerintah dan DPR untuk melakukan judisial review UU KPK yang baru disahkan.
Disahkannya UU KPK pada 17 September 2019 lalu, dianggap menjadi paradoks besar atas agenda reformasi pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Bahkan supremasi hukum sebagai salah satu agenda reformasi juga dianggap menemui jalan buntu.
“Kami menolak pasal pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada pekerja. Menolak RUU pertanahan, mendesak penghapusan RUU kekerasan seksual, serta menghentikan penangkapan aktivis,” teriak orator aksi, Misbahul Umam.
Selain berorasi, mereka juga membawa sejumlah poster bertulisan kecaman dan kritikan. Misalnya, “Save KPK, Save Indonesia, Bersama Rakyat KPK Kuat”, “Stop Pelecehan KPK”, “Reformasi Jangan Dikorupsi”. Bahkan poster unik pun turut mereka bentangkan dengan tulisan “Gara-gara Kalian DPR, Aku Tengkar Sama Pacarku, #Galau.
Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir saat menemui para pengunjukrasa menyampaikan dukungan dan apresiasi atas segara aspirasi yang menjadi tuntutan mahasiswa.
“Sepakat Sumenep aman, sepakat, mari kita jaga bersama sama, aspirasi kalian sudah menjadi wacana nasional. Kami nyatakan mendukung dan akan meneruskan aspirasi tersebut ke pusat,” terangnya.
