Salah seorang warga saat menunjukan bukti pembayaran PBB.
MOJOKERTO, FaktualNews.co – Puluhan warga Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto ‘geruduk’ Balai Pertemuan Desa dan Kantor Kecamatan setempat Jumat (27/09/19).
Mereka mempertanyakan uang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sudah mereka bayar melalui sejumlah perangkat desa. Meski rutin membayar pajak, namun saat di cek secara online banyak warga yang datanya belum melakukan pembayaran.
Salah seorang warga Kridiwanto mengaku, kedatangannya ke Balai Pertemuan Desa Kedungmaling bersama puluhan warga, tidak lain untuk mempertanyakan soal pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).
“Saya mewakili warga, ingin mempertanyakan siapa yang salah, pihak desa atau kecamatan soal PBB. Setelah ini kita akan ke kantor kecamatan untuk mengklarifikasi,” katanya sebelum berangkat ke kantor kecamatan.
Menurut Kridiwanto, sejak 2013 masyarakat yang berdomisili di Desa Kedungmaling tengah rutin membayar pajak PBB. Namun, saat di cek secara online tidak ada sama sekali.
“Ini yang terhimpun kurang lebih ada 50 orang dari tiga dusun yang mengalami nasib yang sama, dengan total setoran pajak sebesar Rp 11 juta. Ada yang sejak 2014, 2017 bahkan ada yang sejak 2013 yang data secara online tertulis tidak membayar. Padahal setiap kali warga membayar selalu mendapatkan bukti seperti kuitansi dan setempel dari perangkat desa,” ucapnya.
Terungkapnya hal ini, bermula ketika salah seorang warga hendak menjual tanahnya. Saat mencoba mengecek secara online masalah pajak PBB, teryata tertera tidak pernah membayar, meski dirinya rutin membayar. Sejak saat itu, banyak warga akhirnya mencoba mengecek secara online dan benar tidak ada.
Sementara itu, Plt Kepala Desa Kedungmaling, Rukeni, mengatakan, menanggapi aspirasi warga atas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pihaknya sudah melakukan kordinasi dengan dinas pendapatan untuk membantu menyelesaikan persoalan ini atau untuk penghapusan.
Tak hanya itu, pihaknya juga sudah melakukan pengecekan kepada setiap Kepala Dusun terkait masalah PBB.
“Informasinya dari Kepala Dusun memang ada yang sudah membayar dan ada yang belum. Kebanyakan warga banyak yang membayar secara ‘gelondongan’ ( menitipkan ) sehingga saat di setorkan ke Sekcam, dari situ mugkin banyak yang tak terdata,” terangnya.
Pihaknya menyarankan agar warga yang merasa sudah membayar PBB untuk mengecek langsung ke Kecamatan. Bila di sana belum tertera warga diminta untuk mengambil uang di Kepala Desa dan membayarnya sendiri.
Disinggung adanya indikasi permainan soal PBB, dirinya menampik. “Tidak ada dugaan ke situ. Ya kemungkinan ada kemacetan, makanya kita meminta warga untuk datang ke Kecamatan untuk mengecek langsung nomor pembayaran atau notanya, bila ada kan tinggal menyinkronkan,” tandasnya.
