Suasana rapat dan kunjungan kerja Komite IV DPD RI ke BPK Perwakilan Propinsi Jawa Timur.
SIDOARJO, FaktualNews.co – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Badan Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, di Sidoarjo, Selasa (22/10/2019).
Sebanyak 18 anggota DPD RI dari Komite IV tersebut, ingin mengetahui dan mendapatkan penjelasan secara langsung terkai temuan BPK RI yang ada di Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun 2019.
Ketua Komite IV DPD RI, Elviana mengatakan, pihaknya ingin memperoleh masukan dan mendegarkan apa saja kendala yang dihadapi di tiap daerah.
“Kita juga datang kesini untuk mencari penyebab permasalahan menurunnya opini BPK kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan Kalimantan Barat,” katanya usai rapat di salah satu hotel di Jl Raya Juanda, Sidoarjo, Selasa (22/10/2019).
Dirinya menginginkan, dengan kedatangannya sebagai wakil daerah, APBN dapat digunakan dan berefek secara positif di daerah.
“Dari hasil kunjungan ini nantinya kita akan mengeluarkan beberapa pertimbangan atau rekomendasi. Salah satunya adalah akan menjadikan hasil kunjungan ini sebagai bahan masukan dalam penyusunan pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN mendatang,” terangnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Harry Purwaka menjelaskan bahwa ada tiga wilayah di Jawa Timur yang keuangan daerahnya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Tiga wilayah tersebut adalah Kota Pasuruan, Pemkab Jember, dan Pemkab Tulungagung. Dan jumlah ini mengalami kenaikan dari pada tahun lalu,” terangnya.
Ia menambahkan pada tahun lalu, Propinsi Jawa Timur hanya ada dua daerah yang mendapat WDP, yaitu Sampang dan Lumajang.
“Kita telah mengeluarkan rekomendasi terkait masalah tersebut. Sehingga diharapkan tiga daerah tersebut dapat segera memperbaiki keuangan daerahnya masing masing,” pungkasnya.
