Penetapan RAPBD Perubahan Pamekasan Tahun 2019 Tanpa Kajian
PAMEKASAN, FaktualNews.co-Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan (APBDP) tahun 2019 menjadi Perda APBD Perubahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan tanpa dilakukan pengajian.
Ketua DPRD Pamekasan Fathorrahman menyebut, Bahwa penetapan APBDP pada rapat paripurna di kantor DPRD Pamekasan, Selasa, (29/10/2019) tidak mengunakan kajian dan pembahasan yang baru.
Sebab, kajiannya menggunakan pembahasan yang lama dan dilakukan oleh anggota DPRD periode 2014/2019.
“RAPBD perubahan ini tidak mengunakan kajian yang terbaru. Ini hasil kajian anggota DPRD yang lama,” kata Fathorrahman.
Politisi PPP itu mengatakan, RAPBD Perubahan tersebut tidak dilakukan pembahasan atau kajian ulang. Sebab, terbatasnya waktu yang dimiliki dewan.
Apalagi melihat sisa waktu sekitar 45 hari untuk eksekutif melaksanakan program yang sudah dicanangkan pada tahun 2019.
“Ada sekitar 45 hari untuk eksekutif melakukan penyebaran. Untuk pekerjaan jangan sampai melewati tanggal 20 desember,” ujarnya
Sebelumnya, anggota DPRD Pamekasan ingin melakukan pengkajian ulang untuk mengetahui isi dan alokasi dana yang akan dilakukan oleh eksekutif untuk RAPBD perubahan 2019.
Namun, ketua DPRD Pamekasan tidak memenuhi. Alasannya, RAPBD tersebut sudah direvisi oleh Gubernur Jawa Timur dan sudah disahkan.
“Secara legal sudah sah. Sudah disahkan, sudah direvisi oleh Gubernur Jatim,” katanya.
Namun meski demikian, Fathorrahman berjanji akan mengerahkan semua anggota DPRD Pamekasan untuk melakukan pengawasan dan kontrol secara maksimal
Wakil bupati Pamekasan Raja’e mengaku, meski penetapan APBD Perubahan begitu molor. Namun eksekutif sudah siap untuk menyerap.
Sebab, diakuinya, semua rancangan dan perencanaan sudah disusun dan dilakukan secara maksimal.
“Semuanya telah dilancang dan eksekutif sudah siap untuk menyerap Perubahan APBD,” kata mantan Kades Bujur Barat itu.
Tidak hanya itu, pihaknya optimistis APBD Perubahan bisa terserap semua. Sebab, masyarakat Pamekasan sudah menanti kerja dari pemerintah.
