FaktualNews.co

20 Desa di Situbondo Terlambat Setor DTD-AKP ke Bappeda

Birokrasi     Dibaca : 755 kali Penulis:
20 Desa di Situbondo Terlambat Setor DTD-AKP ke Bappeda
FaktualNews.co/fatur bahri
Wabup Situbondo Yoyok Mulyadi.

SITUBONDO, FaktualNews.co-Menjelang akhir tahun 2019, sebanyak 20 desa belum menyerahkan hasil verifikasi validasi (verval) Data Tunggal Daerah-Analisis Kependudukan Partisipatif (DTD-AKP) ke Bappeda Situbondo.

Padahal, data tersebut seharusnya sudah terkumpul Juli 2019 lalu, dan akan disandingkan dengan data Kementerian Sosial, untuk menyingkronkan data kemiskinan, sehingga bantuan sosial yang diberikan pemerintah pusat tepat sasaran.

ucapan idul fitri bank jatim
ucapan idul fitri kasatlantas jember
ucapan idul fitri pasuruan
ucapan idul fitri PUJ
ucapan idul fitri PUPR
Ucapan Idul Fitri RSUD Jombang
Ucapan Idul Fitri Jombang
ucapan idul fitri kapolres jombang
ucapan idul fitri dprd jember
ucapan idul fitri mundjidah
ucapan idul fitri sadarestuwati
ucapan idul fitri rsud mojokerto

“Oleh karena itu, kami minta kepada 20 itu segera menyerahkan DTD-AKP, karena data ini dibutuhkan secepatnya oleh Kemensos. Dengan harapan, seluruh bantuan tepat sasaran,” ujar Wabup Situbondo Yoyok Mulyadi, Kamis (31/10/2019).

Menurutnya, keterlambatan 20 desa untuk menyetorkan hasil verval DTD-AKP itu, merupakan dampak dari pelaksanaan Pilkades serentak 23 Oktober 2019 lalu. “Petugas pendataan di lapangan konsentrasinya terpecah dengan adanya pilkades,” terangnya.

Yoyok Mulyadi menegaskan, data DTD AKP itu sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, pihaknya akan mengumpulkan perangkat desa yang belum menyerahkan hasil verval DTD-AKP, agar pemerintah daerah mengetahui persis alasan keterlambatan laporan tersebut.

Kepala Bappeda Situbondo, Haryadi Tejo Leksono mengaku sudah ada 116 desa dan kelurahan yang menyetor hasil pendataannya. Hingga saat ini 20 desa/kelurahan belum menyetorkan ke Bappeda.

“Kami sudah menghubungi pihak desa, katanya belum rampung. Apalagi baru saja selesai pilkades serentak di 115 desa,” ujar Haryadi.

Hariyadi menegaskan, seharusnya pada Juli 2019 data tersebut sudah terkumpul dan ditetapkan pemerintah daerah. Pihaknya berharap, data tersebut segera lengkap agar bisa segera ditetapkan.

“DTD-AKP itu data tunggal daerah, yang salah satu kegunaannya sebagai dasar mengeluarkan surat pernyataan miskin (SPM) bagi warga miskin yang tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan pemerintah pusat,” pungkasnya.

Iklan Cukai Lamongan

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
Sutono
Tags

YUK BACA

Loading...