Wabup Situbondo Yoyok Mulyadi.
SITUBONDO, FaktualNews.co-Menjelang akhir tahun 2019, sebanyak 20 desa belum menyerahkan hasil verifikasi validasi (verval) Data Tunggal Daerah-Analisis Kependudukan Partisipatif (DTD-AKP) ke Bappeda Situbondo.
Padahal, data tersebut seharusnya sudah terkumpul Juli 2019 lalu, dan akan disandingkan dengan data Kementerian Sosial, untuk menyingkronkan data kemiskinan, sehingga bantuan sosial yang diberikan pemerintah pusat tepat sasaran.
“Oleh karena itu, kami minta kepada 20 itu segera menyerahkan DTD-AKP, karena data ini dibutuhkan secepatnya oleh Kemensos. Dengan harapan, seluruh bantuan tepat sasaran,” ujar Wabup Situbondo Yoyok Mulyadi, Kamis (31/10/2019).
Menurutnya, keterlambatan 20 desa untuk menyetorkan hasil verval DTD-AKP itu, merupakan dampak dari pelaksanaan Pilkades serentak 23 Oktober 2019 lalu. “Petugas pendataan di lapangan konsentrasinya terpecah dengan adanya pilkades,” terangnya.
Yoyok Mulyadi menegaskan, data DTD AKP itu sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, pihaknya akan mengumpulkan perangkat desa yang belum menyerahkan hasil verval DTD-AKP, agar pemerintah daerah mengetahui persis alasan keterlambatan laporan tersebut.
Kepala Bappeda Situbondo, Haryadi Tejo Leksono mengaku sudah ada 116 desa dan kelurahan yang menyetor hasil pendataannya. Hingga saat ini 20 desa/kelurahan belum menyetorkan ke Bappeda.
“Kami sudah menghubungi pihak desa, katanya belum rampung. Apalagi baru saja selesai pilkades serentak di 115 desa,” ujar Haryadi.
Hariyadi menegaskan, seharusnya pada Juli 2019 data tersebut sudah terkumpul dan ditetapkan pemerintah daerah. Pihaknya berharap, data tersebut segera lengkap agar bisa segera ditetapkan.
“DTD-AKP itu data tunggal daerah, yang salah satu kegunaannya sebagai dasar mengeluarkan surat pernyataan miskin (SPM) bagi warga miskin yang tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan pemerintah pusat,” pungkasnya.
