Merasa Dianaktirikan, LMDH Situbondo Wadul DPRD
SITUBONDO, FaktualNews.co – Merasa dianaktirikan, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Situbondo. Pasalnya, sebagai lembaga yang berbadan hukum, namun selama ini LMDH Situbondo tidak pernah mendapat bantuan.
Salah satu poin aspirasi yang disampaikan asosiasi LMDH Kabupaten Situbondo ketika hearing dengan Komisi II DPRD Kabupaten Situbondo. Dalam kesempatan itu, LMDH menyampaikan jika pihaknya merasa dianaktirikan dalam hal program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Asosiasi LMDH Kabupaten Situbondo, Hadi Wijono mengatakan, LMDH memang memiliki kewenangan mengelola hutan melalui program perhutanan sosial. Akan tetapi, sedikit sekali keuntungan yang diperoleh. “Ini susah karena banyak hambatan,” terangnya.
Di luar itu, belum ada program apapun yang menyentuh LMDH. Misalnya bantuan bibit oleh pemerintah daerah. Padahal, terangnya, bantuan-bantuan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat. “Sementara bantuan dari pemerintah kosong,”kata Hadi Wijono, Rabu (8/1/2020).
Menurutnya, sangat mungkin ada pemberian bantuan kepada LMDH. Misalnya bantuan bibit jagung atau pohon. Itu kemudian ditanam di lahan perhutani.
“Bisa sebetulnya. Hibah itu kepada siapa saja, wong ini masyarakat Situbondo. Kita sudah ke eksekutif, tapi hanya sebatas pertemuan. Makanya, kami tindak lanjuti ke DPRD. Mudah-mudahan ke depan ada perhatian,” pungkasnya.
Ketua LMDH Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Bura’i, menambahkan, masyarakat berharap bisa mengelola lahan Perhutani. Sehingga kehidupannya lebih sejahtera.
“Untuk punya hak mengelola, butuh dukungan dan perhatian dari pemerintah,” ujarnya.
Menurutya, di tanah perhutani, masih banyak lahan yang bisa dimanfaatkan. Misalnya, dijadikan tempat menanam komoditas pertanian.
“Di bawah tegakan (pepohonan jati) itukan masih luas jika ditanami tanaman yang lain. Seperti jagung dan lain sebagainya,” terang Burai.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD, Abdul Aziz menerangkan, pihaknya akan mempertemukan LMDH dengan pihak-pihak terkait. Seperti Pemerintah Daerah, Perhutani, serta KPH-KPH yang ada di Situbondo. “Kami merespon positif aspirasi yang disampaikan LMDH,” ujarnya.
Aziz menerangkan, berdasarkan aspirasi yang telah disampaikan, selama ini LMDH merasa dimarginalkan. Padahal, terangnya, LMDH juga berhak mendapatkan dukungan program dari pemerintah layaknya bantuan yang diberikan kepada kelompok-kelompok tani.
“Kami di Komisi II akan menjadi jembatan teman-teman LMDH,” pungkas Aziz.
