Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Husni Tahir Hamid.
TRENGGALEK, FaktualNews.co – Pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Trenggalek, dari APBD dinilai masih banyak permasalahan. Untuk meminimalisir permasalahan tersebut, anggota DPRD Trenggalek, menyarankan adanya audit.
Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Husni Tahir Hamid mengatakan, audit yang dimaksud bukan seperti audit BPK. Namun dalam pemeriksaan tersebut dari inisiatif bupati.
Sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Dan pastinya audit yang dilakukan harus melibatkan dinas terkait, bersama rekanan serta para konsultan pengawas.
“Jadi harus dibedakan dengan audit BPK. Kalau audit terkait ini dilakukan bupati. Pemeriksaan disini, untuk mencari permasalahan dimana kelemahan dalam melaksanakan kegiatan,” ungkapnya, Rabu (15/1/2020).
Disampaikan Husni, kebanyakan proyek di Kabupaten Trenggalek menelan anggaran miliaran rupiah dengan sumber anggaran dari APBD.
Menurutnya, jika ada audit dengan mengundang dinas terkait, para rekanan serta konsultan pengawas akan dapat diketahui dimana permasalahan itu terjadi.
“Yang pasti dengan adanya hasil audit, kedepan dapat digunakan bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di tahun berikutnya,” terangnya.
Ditambahkan Husni, perlu diketahui juga, jangan sampai menempatkan tugas-tugas yang tidak sesuai kompetensinya. Sebab jika hal itu terjadi, maka dikawatirkan ada pemborong yang tidak memiliki tenaga tekhnis khusus.
“Bisa jadi tenaga teknik yang dimiliki oleh pemborong, tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Sehingga akan berdampak buruk terhadap proses pembangunan di Kabupaten Trenggalek,” pungkasnya.
