Wakil wali Kota HMS Subri saat berdialog dan bertemu dengan pendemo.
PROBOLINGGO, FaktualNews.co – Sekitar tiga puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Indonesia ( HMI) Cabang Probolinggo, menggelar demo di depan kantor Wali Kota Probolinggo, Senin (3/2/2020) siang.
Aksi damai digelar sebagai bentuk protes dan kritik terhadap refleksi satu tahun kepemimpinan Wali Kota Hadi Zainal Abidin dan Wakil Wali Kota H Muhammad Soufis Subri. Sambil berorasi, mahasiswa membawa sejumlah poster bertuliskan, “Hallo Apa Kabar Pak Wali, Ngapaian Saja 1 Tahun Pak?”, dan sejumlah kalimat lainnya.
Dalam orasinya, Ketua HMI setempat Abu Hanifah mengatakan, satu tahun kepemimpinan duet PKB dan Demokrat, tidak seluruhnya berhasil. Ada beberapa program yang harus ditindaklanjuti di tahun berikutnya.
“Jangan terbuai dengan keberhasilan. Masih ada pekerjaan dan program yang perlu ditindaklanjuti dan dievaluasi,” katanya.
Abu Hanifah kemudian memberi contoh ketidakberhasilan Wali kota dan Wakilnya dalam membangun kotanya. Diantaranya, proyek revitalisasi Alun-alun dan Pasar Baru. Disebutkan, proyek miliaran rupiah tersebut terbengkalai.
“Sekarang Alun-alun ditumbuhi bayam dan tanaman liar. Proyek pasar baru terbengkalai,” tambahnya.
Demo yang bertajuk aksi warna-warni kinerja 1 tahun wali dan wakil wali kota tersebut, diiringi hujan. Meski begitu, para mahasiswa tak beringsut dan terus menyampaikan aspirasinya. Wakil Wali Kota, H M Soufis Subri yang dari tadi melihat dan mendengarkan mahasiswa berorasi dari pelataran trotoar, tiba-tiba turun dan mendekati kerumunan mahasiswa.
Wakil wali kota sempat beradu argumentasi dengan pendemo. Agar perang argumen tidak berkepanjangan, HMS Subri meminta perwakilan 5 mahasiswa untukke ruang lobi kantor wali kota. Namun, tawaran tersebut ditolak mahasiswa dan meminta seluruh pendemo masuk ke ruang lobi. “Kalau semuanya masuk, nggak muat ruang lobi,” ujar wakil wali kota.
Setelah petugas keamanan Polresta mencoba menengahi, mahasiswa pun sepakat. Seluruh mahasiswa diizinkan masuk halaman Pemkot dan hanya lima perwakilan mahasiswa dibolehkan masuk ke ruang lobi. Ada beberapa item tuntutyan mahasiswa yakni, soal pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan soal lingkungan.
Di antaranya, meminta Wali kota dan wakilnya memberi keterangan soal bantuan seragam ke siswa SD dan SMP negeri. Sedang untuk sekolah swasta (SD, SMP) tidak dapat. Mahasiswa menilai kebijakan tebang pilih tersebut berdampak negatif terhadap Pemkot sendiri.
Selanjutnya, Wali dan wakil wali kota harus memberi keterangan soal Pengadaan Sarana Pembelajaran SMP Swasta berupa komputer, laptop dan LCD proyektor yang di dalamnya terdapat sekolah madrasah bukan SMP. Mahasiswa mempersoalkan sumber dananya. Madrasah menggunakan DAU atau APBD, sedang bantuan ke SMP swasta menggunakan dana Silpa.
Meminta, Pemkot memaksimalkan fungsi komite sekolah maupun komite madrasah negeri maupun swaasta. Mengngat, Wali kota melarang pihak sekolah ataupun komite, baik perorangan atau kolektif memungut dana ke peserta didik. Untuk pembelian buku pelajaran, Bahan Ajar, Pakaian seragam atau bahan pakaian di satuan pendidikan.
Selain itu, mahasiswa meminta wali dan wakil wali kota menyampaikan pelaksanaan pembangunan RSUD baru di Kelurahan Sumber Wetan dan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok. Para pendemo berharap, pembangunannya berjalan dengan baik dan manfaatannya dirasakan masyarakat.
Wali dan wakil wali kota harus bertanggngjawab atas kegagalan pembangunan Pasar Baru dan Alun-alun. Menurutnya, sejauh ini belum ada upaya penyelesaian sehingga merugikan masyarakat. Dan pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap pembangunan itu, harus menerima sanksi.
Wali kota dan wakil wali kota harus meninjau kembali perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan pengolaan limbah pabrik di jalan Brantas. Sebab, pencemaran udaranya merugikan masyarakat setempat dan masyarakat umum. Mereka juga meminta wali dan wakil wali kota bertanggngjawab atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup, yang pengelolaan sampahnya kurang maksimal.
“Sudah saya sampaikan tuntutan kami. Saya rasa wartawan sudah mendengar perbincangan kami. Tuntutan kami ya, harus ditindaklanjuti,” terang ketua HMI Abu Hanifah, sesaat sebelum meninggalkan kantor Wali kota.
Terkait penilaian mahasiswa, HM Soufis Subri mengatakan, penilaian mahasiswa sah-sah saja, tapi masyarakat kota-lah yang merasakan dan menentukan. Pihaknya akan terus bekerja agar visi-misi lima tahun ke depan tercapai, sehingga dapat dirasakan warga. “Menilai itu hak siapa saja, termmasuk mahasiswa. Sah-sah saja,” katanya.
Terhadap keberhasilannya, HMS Subri enggan menjawab prosentasenya. Menurutnya, seluruh visi dan misi serta programnya hampir seluruhnya sudah diwujudkan. Seperti sekolah gratis dan pemberian bantuan seragam. Bidang kesehatan pendirian rumah sakit dan ambulance.
“Kalau Pasar dan Alun-alun bukan visi dan misi kami. Dalam tanda kutip, kami yang meneruskan atau menyelesaikan,” pungkasnya.
